Bengkulu (Antaranews Bengkulu) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu meminta manajemen PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) penanggungjawab proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Teluk Sepang untuk mengklarifikasi keberadaan 600 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ada kesimpangsiuran data soal tenaga kerja asing karena perusahaan menyebut ada 600 orang, sedangkan data di Dinas Tenaga Kerja hanya sekitar 450 orang total TKA di daerah ini, kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri di Bengkulu, Selasa.
Sebelumnya, Senin (20/8) Ihsan memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke proyek PLTU Teluk Sepang, yang berada dalam kompleks PT Pelindo di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu.
Politisi PDIP ini mengatakan penggunaan tenaga kerja lokal menjadi salah satu perhatian anggota legislatif saat berdialog dengan manajemen perusahaan tersebut.
Terkait jumlah tenaga kerja tersebut, Ihsan meminta rincian lengkap kepada manajemen untuk mengetahui persentasi jumlah tenaga asing dan lokal.
PLTU di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. (Foto Antarabengkulu.com)
Selain persoalan tenaga kerja, anggota legislatif juga mengingatkan penggunaan material proyek yang harus menggunakan material lokal sebesar 30 persen.
Tidak bisa seluruhnya menggunakan material dari luar dalam hal ini China, harus juga menggunakan material lokal, ucapnya.
Kehadiran empat orang pimpinan DPRD provinsi tersebut juga mempertanyakan perkembangan proyek dan rencana pengelolaan limbah untuk menjawab keresahan masyarakat.
Sebelumnya sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa berunjukrasa di Simpang Lima Kota Bengkulu mendesak pemerintah menghentikan proyek PLTU batu bara Teluk Sepang karena dampak pencemaran yang ditimbulkan.
Pembakaran batu bara menjadi sumber polutan beracun yang mencemari udara yang akan kita hirup setiap hari,? kata Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar.
Aksi bersama aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu itu juga menuntut pemerintah segera menghentikan proyek-proyek energi fosil di Indonesia dan beralih ke energi terbarukan.
Presiden BEM Universitas Bengkulu, Syahril Ramadan mengatakan potensi energi terbarukan seperti matahari, angin dan air melimpah di Nusantara termasuk di Bengkulu sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro-energi kotor.
