Jakarta (Antaranews Bengkulu) - Partai NasDem menegaskan iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye, melainkan menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.
"Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi.
"Capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya. Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu," kata Willy.
Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan.
"Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan," katanya.
Segala sesuatu, kata Willy, jangan semua dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan.
"Politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas. Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian," katanya.
Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan bahwa iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Menurut saya iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tidak ada yang dilanggar dalam iklan kinerja pemerintahan Jokowi karena itu menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi.
"Capaian keberhasilan itu bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat yang sudah memilihnya. Malah aneh kalau ada rakyat merasa itu tidak perlu," kata Willy.
Ia menilai yang patut disadari bersama bahwa pembangunan dilakukan dengan uang rakyat sehingga wajar pemerintah menyampaikan hasil pembangunan.
"Tujuan agar rakyat mengetahui bahwa uang mereka baik dari pajak atau lainnya memang dipakai untuk pembangunan," katanya.
Segala sesuatu, kata Willy, jangan semua dipandang dalam konteks politik yang negatif dan sekadar perebutan kekuasaan.
"Politik harus dilihat dalam pandangan lebih luas, yaitu manfaat pada publik luas. Tayangan iklan demikian juga baik untuk menjadi pembanding dengan sebaran politik hoaks dan kebencian," katanya.
Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan bahwa iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018