Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Puluhan warga sekitar proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu mengadakan nonton bersama debat kedua pemilihan presiden di posko Langit Biru yang merupakan posko perjuangan warga yang menolak proyek energi batu bara yang dinilai akan mencemari lingkungan mereka.
“Kami ingin mencermati visi dan misi kedua pasangan calon presiden baik nomor urut satu maupun nomor urut dua tentang komitmen mereka menghentikan energi batu bara dan beralih ke energi terbarukan,” kata Ketua Posko Langit Biru Teluk Sepang, Hamidin di sela ponton bareng, Minggu, malam.
Menurut Hamidin, meski dalam visi dan misi kedua calon presiden tidak disebutkan dengan tegas rencana peralihan energi kotor batu bara ke energi terbarukan namun pihaknya berharap dari debat kedua ini kedua pasangan memiliki komitmen yang jelas.
Pada debat kedua tentang energi kata Hamidin, pemenuhan energi dari kedua calon justru menitikberatkan komoditas sawit dan tidak menyinggung tentang pengembangan energi terbarukan dari angin, tenaga surya, gelombang dan lainnya.
“Kami berharap pemerintah ke depan fokus untuk mewujudkan kedaulatan energi dengan sumber energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi dan dampak negatif lain,” ucapnya.
Penolakan warga Teluk Sepang terhadap proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) yang saat ini dalam tahap konstruksi dikarenakan kekhawatiran atas dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dampak buruk pencemaran udara dan laut yang menjadi tulang punggung perekonomian nelayan setempat.
Menurut Hamidin, sejak awal rencana proyek dilakukan pada 2016, warga Kelurahan Teluk Sepang sudah bersurat ke Gubernur Bengkulu dan diteruskan ke Presiden Joko Widodo menolak keberadaan proyek tersebut di sekitar permukiman mereka.
“Kami tidak mau menghirup udara beracun setiap hari, jadi kami sebagai warga menuntut hak kami atas lingkungan yang sehat,” ucapnya.
Sementara Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan kedua kandidat presiden tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membawa Indonesia menuju negara berdaulat energi dengan sumber utama energi terbarukan yang melimpah di negeri ini.
Ia menilai penambahan energi listrik dari PLTU batu bara sebesar 7.000 MW yang dibangun di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera termasuk Bengkulu akan memperburuk kualitas lingkungan dan terutama kesehatan serta perekonomian masyarakat.
“Selain itu pengembangan energi kotor ini juga akan menjadi beban Indonesia yang berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kava,” katanya.
Debat pilpres tahap kedua digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (17/2) malam dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
“Kami ingin mencermati visi dan misi kedua pasangan calon presiden baik nomor urut satu maupun nomor urut dua tentang komitmen mereka menghentikan energi batu bara dan beralih ke energi terbarukan,” kata Ketua Posko Langit Biru Teluk Sepang, Hamidin di sela ponton bareng, Minggu, malam.
Menurut Hamidin, meski dalam visi dan misi kedua calon presiden tidak disebutkan dengan tegas rencana peralihan energi kotor batu bara ke energi terbarukan namun pihaknya berharap dari debat kedua ini kedua pasangan memiliki komitmen yang jelas.
Pada debat kedua tentang energi kata Hamidin, pemenuhan energi dari kedua calon justru menitikberatkan komoditas sawit dan tidak menyinggung tentang pengembangan energi terbarukan dari angin, tenaga surya, gelombang dan lainnya.
“Kami berharap pemerintah ke depan fokus untuk mewujudkan kedaulatan energi dengan sumber energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi dan dampak negatif lain,” ucapnya.
Penolakan warga Teluk Sepang terhadap proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) yang saat ini dalam tahap konstruksi dikarenakan kekhawatiran atas dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dampak buruk pencemaran udara dan laut yang menjadi tulang punggung perekonomian nelayan setempat.
Menurut Hamidin, sejak awal rencana proyek dilakukan pada 2016, warga Kelurahan Teluk Sepang sudah bersurat ke Gubernur Bengkulu dan diteruskan ke Presiden Joko Widodo menolak keberadaan proyek tersebut di sekitar permukiman mereka.
“Kami tidak mau menghirup udara beracun setiap hari, jadi kami sebagai warga menuntut hak kami atas lingkungan yang sehat,” ucapnya.
Sementara Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan kedua kandidat presiden tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membawa Indonesia menuju negara berdaulat energi dengan sumber utama energi terbarukan yang melimpah di negeri ini.
Ia menilai penambahan energi listrik dari PLTU batu bara sebesar 7.000 MW yang dibangun di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera termasuk Bengkulu akan memperburuk kualitas lingkungan dan terutama kesehatan serta perekonomian masyarakat.
“Selain itu pengembangan energi kotor ini juga akan menjadi beban Indonesia yang berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kava,” katanya.
Debat pilpres tahap kedua digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (17/2) malam dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019