Rejang Lebong (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan kerusakan sekolah di daerah itu saat ini belum masuk dalam data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapokdik Dikdasmen).
Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Tarsisius Samuji di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan tidak masuknya tingkat kerusakan sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah itu sehingga tidak bisa dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kita sudah mengutus staf pergi ke Kemendikbud guna memvalidasi jumlah kerusakan sekolah yang ada di Rejang Lebong, karena selama ini sekolah-sekolah yang ada di pinggiran terkendala kemampuan IT sehingga tidak bisa melaporkan kondisi sarana prasarana sekolah mereka melalui Dapodik," jelasnya.
Adanya kelemahan operator sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Rejang Lebong, tambahnya menyebabkan sembilan sekolah baik tingkat SD maupun SMP tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong yang kondisinya sudah rusak dan butuh perbaikan tidak bisa ditindaklanjuti pihak Kemendikbud.
"Sebagian operator di sekolah pinggiran itu tidak mengetahui betul pelaporannya, sehingga saat memperbarui atau update data sapras tidak pernah di update sehingga kondisi sekolah yang buruk tidak terpantau oleh pusat karena laporannya di Dapodik masih 70 persen bagus," terangnya.
Akibat tidak adanya laporan tingkat kerusakan di sekolah baik SD maupun SMP di Rejang Lebong ini, membuat proposal permintaan bantuan perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tidak bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat karena datanya tidak sama dengan yang ada di Dapodik Dikdasmen.
Sejauh ini, dari pendataan yang mereka lakukan di lapangan dari 176 jumlah sekolah SD dan 52 sekolah tingkat SMP baik negeri maupun swasta diketahui sekolah yang mengalami kerusakan berat sekitar sembilan sekolah, kemudian ada juga yang rusak sedang dan ringan.
Dia berharap, usulan manual yang dilakukan pihaknya itu nantinya bisa dimaklumi pemerintah pusat sehingga sekolah yang rusak ini bisa diperbaiki, karena jika mengandalkan dana APBD setempat jumlahnya masih terbatas.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Tarsisius Samuji di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan tidak masuknya tingkat kerusakan sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah itu sehingga tidak bisa dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kita sudah mengutus staf pergi ke Kemendikbud guna memvalidasi jumlah kerusakan sekolah yang ada di Rejang Lebong, karena selama ini sekolah-sekolah yang ada di pinggiran terkendala kemampuan IT sehingga tidak bisa melaporkan kondisi sarana prasarana sekolah mereka melalui Dapodik," jelasnya.
Adanya kelemahan operator sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Rejang Lebong, tambahnya menyebabkan sembilan sekolah baik tingkat SD maupun SMP tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong yang kondisinya sudah rusak dan butuh perbaikan tidak bisa ditindaklanjuti pihak Kemendikbud.
"Sebagian operator di sekolah pinggiran itu tidak mengetahui betul pelaporannya, sehingga saat memperbarui atau update data sapras tidak pernah di update sehingga kondisi sekolah yang buruk tidak terpantau oleh pusat karena laporannya di Dapodik masih 70 persen bagus," terangnya.
Akibat tidak adanya laporan tingkat kerusakan di sekolah baik SD maupun SMP di Rejang Lebong ini, membuat proposal permintaan bantuan perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan tidak bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat karena datanya tidak sama dengan yang ada di Dapodik Dikdasmen.
Sejauh ini, dari pendataan yang mereka lakukan di lapangan dari 176 jumlah sekolah SD dan 52 sekolah tingkat SMP baik negeri maupun swasta diketahui sekolah yang mengalami kerusakan berat sekitar sembilan sekolah, kemudian ada juga yang rusak sedang dan ringan.
Dia berharap, usulan manual yang dilakukan pihaknya itu nantinya bisa dimaklumi pemerintah pusat sehingga sekolah yang rusak ini bisa diperbaiki, karena jika mengandalkan dana APBD setempat jumlahnya masih terbatas.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019