Senggigi, NTB, (ANTARA Bengkulu) - Parlemen Indonesia mengusulkan draf resolusi ASEAN Inter-Parlimentarfy Assembly (AIPA) di bidang politik yang membahas mengenai solusi persoalan laut China Selatan.
Informasi yang dihimpun di arena Sidang Umum AIPA di Senggigi, Lombok, NTB, Senin siang, selain draf resolusi Laut China Selatan, parlemen Indonesia juga mengusulan draf resolusi agar mendorong negara anggota ASEAN dapat mengaktualisasikan konsep inisiasi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan mempromosikan partisipasi masyarakat di Gedung Komunitas ASEAN.
Sementara di bidang ekonomi, Indonesia mengusulkan empat usulan draf resolusi, yaitu resolusi tentang upaya daerah dan kerja sama melawan pencucian uang, kemudian resolusi tentang penciptaan ekonomi hijau (green economy) untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, usulan draf resolusi tentang adopsi strategi pemberantasan kemiskinan dan membangun kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan.
Draf terakhir di bidang ekonomi, yaitu mengenai resolusi akses teknologi, pasar dan terutama pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang lebih baik.
Pada bidang sosial, Indonesia mengusulkan draf resolusi tentang peningkatan kesadaran publik dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat untuk mempromosikan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Draf resolusi terakhir di bidang sosial, yaitu tentang mempromosikan pengembangan dan transfer teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan di antara negara ASEAN. (ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
Informasi yang dihimpun di arena Sidang Umum AIPA di Senggigi, Lombok, NTB, Senin siang, selain draf resolusi Laut China Selatan, parlemen Indonesia juga mengusulan draf resolusi agar mendorong negara anggota ASEAN dapat mengaktualisasikan konsep inisiasi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan mempromosikan partisipasi masyarakat di Gedung Komunitas ASEAN.
Sementara di bidang ekonomi, Indonesia mengusulkan empat usulan draf resolusi, yaitu resolusi tentang upaya daerah dan kerja sama melawan pencucian uang, kemudian resolusi tentang penciptaan ekonomi hijau (green economy) untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, usulan draf resolusi tentang adopsi strategi pemberantasan kemiskinan dan membangun kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan.
Draf terakhir di bidang ekonomi, yaitu mengenai resolusi akses teknologi, pasar dan terutama pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang lebih baik.
Pada bidang sosial, Indonesia mengusulkan draf resolusi tentang peningkatan kesadaran publik dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat untuk mempromosikan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Draf resolusi terakhir di bidang sosial, yaitu tentang mempromosikan pengembangan dan transfer teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan di antara negara ASEAN. (ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012