Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membutuhkan panti rehabilitasi sosial khusus para wanita tuna susila agar mereka meninggalkan pekerjaannya itu.
"Kalau ingin mengatasi panyakit masyarakat itu perlu panti rehabilitasi sosial khusus bagi wanita tuna susila (WTS) agar bisa diberikan pembinaan," kata Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Purwanto, Rabu.
Penilaian anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera itu untuk menanggapi data dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Bengkulu yang menyebutkan bahwa jumlah WTS di daerah itu saat ini mencapai 125 orang.
Meski dirinya belum yakin sepenuhnya kebenaran data yang dikeluarkan KPA tersebut, namun dengan semakin majunya daerah maka upaya penyediaan panti itu perlu dilakukan.
"Setahu saya daerah ini belum memiliki panti untuk membina WTS, jadi sebaiknya pemerintah mulai memikirkan penyediaan panti rehabilitasi agar penghuninya diberikan pembinaan dan meninggalkan pekerjaannya," ujarnya.
Ia menduga wanita yang bekerja sebagai WTS itu bukan berasal dari daerah ini melainkan pendatang.
Keraguan atas data jumlah masyarakat di daerah ini yang bekerja sebagai WTS juga diragukan oleh Ketua DPRD setempat Arnadi Pelm.
"Saya tidak percaya sebelum ada bukti akurat karena pendataan belum diketahui menggunakan tolak ukur seperti apa," katanya.
Namun demikian, Arnadi sependapat dengan Purwanto bahwa Pemkab Mukomuko sudah saatnya memprogramkan penyediaan panti pembinaan WTS serta menggencarkan upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi di daerah itu. (KR-FTO)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Kalau ingin mengatasi panyakit masyarakat itu perlu panti rehabilitasi sosial khusus bagi wanita tuna susila (WTS) agar bisa diberikan pembinaan," kata Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Purwanto, Rabu.
Penilaian anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera itu untuk menanggapi data dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Bengkulu yang menyebutkan bahwa jumlah WTS di daerah itu saat ini mencapai 125 orang.
Meski dirinya belum yakin sepenuhnya kebenaran data yang dikeluarkan KPA tersebut, namun dengan semakin majunya daerah maka upaya penyediaan panti itu perlu dilakukan.
"Setahu saya daerah ini belum memiliki panti untuk membina WTS, jadi sebaiknya pemerintah mulai memikirkan penyediaan panti rehabilitasi agar penghuninya diberikan pembinaan dan meninggalkan pekerjaannya," ujarnya.
Ia menduga wanita yang bekerja sebagai WTS itu bukan berasal dari daerah ini melainkan pendatang.
Keraguan atas data jumlah masyarakat di daerah ini yang bekerja sebagai WTS juga diragukan oleh Ketua DPRD setempat Arnadi Pelm.
"Saya tidak percaya sebelum ada bukti akurat karena pendataan belum diketahui menggunakan tolak ukur seperti apa," katanya.
Namun demikian, Arnadi sependapat dengan Purwanto bahwa Pemkab Mukomuko sudah saatnya memprogramkan penyediaan panti pembinaan WTS serta menggencarkan upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi di daerah itu. (KR-FTO)
Editor : Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012