Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Sejumlah warga di Desa Pasarsebelah, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sepakat mengunakan jalan alternatif lain untuk jalur evakuasi tsunami, menyusul diputuskan jalan evakuasi tsunami di wilayah itu.
"Tidak masalah jalan evakuasi tsunami itu diputuskan oleh pemilik tanah itu, kami bisa gunakan jalan alternatif lain untuk jalur evakuasi dari tsunami," kata Kepala Desa Pasarsebelah, Tabrani, di Mukomuko, Kamis.
Hal itu disampaikan oleh Tabrani di hadapan perwakilan pemerintah setempat.
Lebih lanjut, Tabrani menyatakan pasrah jika jalan evakuasi tsunami satu-satunya di wilayah itu diputus oleh pemilik tanah di jalan itu, karena ancaman pemutusan itu tidak hanya sekali tetapi sudah sering.
"Kami sudah bosan mendengar ancaman dari Yamin, sedikit-sedikit mau memutuskan jalan itu, sekarang kami tidak ada pilihan lain, silahkan beliau putuskan jalan itu, dan kami akan carikan jalan alternatif lain bagi warga setempat," ujarnya, menjelaskan kepada perwakilan dari pemerintah setempat.
Ia menyesalkan, jalan evakuasi tsunami yang sangat dibutuhkan sekali oleh warga ketika terjadi tsunami bermasalah, ditambah lagi jalan itu telah dibangun koral menggunakan uang negara.
Selain itu, Tabrani juga mempersoalkan status tanah milik pengusaha tersebut karena sejak awal tidak ada rekomendasi tertulis dari desa setempat bahwa tanah tersebut dijual, sehingga desa akan membawa persoalan itu ke jalur hukum.
"Kami sudah tanyakan langsung kepada kepala desa sebelum kami, memang tanah itu sejarahnya milik TNI, kenapa sekarang dijual, jadi kami akan cek lagi tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional, jika ada sertifikatnya kami anggap itu ilegal," ujarnya lagi. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Tidak masalah jalan evakuasi tsunami itu diputuskan oleh pemilik tanah itu, kami bisa gunakan jalan alternatif lain untuk jalur evakuasi dari tsunami," kata Kepala Desa Pasarsebelah, Tabrani, di Mukomuko, Kamis.
Hal itu disampaikan oleh Tabrani di hadapan perwakilan pemerintah setempat.
Lebih lanjut, Tabrani menyatakan pasrah jika jalan evakuasi tsunami satu-satunya di wilayah itu diputus oleh pemilik tanah di jalan itu, karena ancaman pemutusan itu tidak hanya sekali tetapi sudah sering.
"Kami sudah bosan mendengar ancaman dari Yamin, sedikit-sedikit mau memutuskan jalan itu, sekarang kami tidak ada pilihan lain, silahkan beliau putuskan jalan itu, dan kami akan carikan jalan alternatif lain bagi warga setempat," ujarnya, menjelaskan kepada perwakilan dari pemerintah setempat.
Ia menyesalkan, jalan evakuasi tsunami yang sangat dibutuhkan sekali oleh warga ketika terjadi tsunami bermasalah, ditambah lagi jalan itu telah dibangun koral menggunakan uang negara.
Selain itu, Tabrani juga mempersoalkan status tanah milik pengusaha tersebut karena sejak awal tidak ada rekomendasi tertulis dari desa setempat bahwa tanah tersebut dijual, sehingga desa akan membawa persoalan itu ke jalur hukum.
"Kami sudah tanyakan langsung kepada kepala desa sebelum kami, memang tanah itu sejarahnya milik TNI, kenapa sekarang dijual, jadi kami akan cek lagi tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional, jika ada sertifikatnya kami anggap itu ilegal," ujarnya lagi. (ANT)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012