Masyarakat di wilayah yang kemungkinan akan dilalui dalam proyek pembangunan jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen berharap nantinya jika ada pembebasan lahan pemerintah memberikan ganti rugi yang layak sehingga dapat untuk memulai kehidupan baru jika harus tergusur dan pindah tempat tinggal dan tempat usaha.
"Sudah pernah dengar rencana proyek tol sejak 2018. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, tidak pernah ada sosialisasi juga. Jika benar jadi dibangun harapannya ganti rugi yang layak," kata Tumidi warga yang tinggal di daerah yang diperkirakan akan menjadi "exit tol" Yogya-Solo di Dusun Gondangan, Maguwoharjo, Depok Sleman, Senin.
Menurut dia, sebenarnya dirinya keberatan jika tempat tinggal dan sekaligus tempat usaha "laundry" milikinya harus digusur untuk proyek jalan tol.
"Jika terkena dampak dan direlokasi maka dia akan kehilangan mata pencaharian. Kalau pindah harus adaptasi lagi, harus nyari pasar lagi. Saya sudah 30 tahun tinggal dan membuka usaha di sini," katanya.
Ia mengatakan, namun jika sudah menjadi keputusan pemerintah, maka dirinya hanya bisa pasrah.
"Kalaupun mau protes juga tidak akan terlalu berpengaruh. Kami hanya berharap jika nantinya jalan tol yang akan dibangun itu dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Tumidi mengatakan, jika nanti benar-benar terdampak tol, maka dirinya siap untuk memasang harga.
"Setidaknya lebih tinggi dari harga jual saat ini yang berkisar antara Rp4 juta hingga Rp8 juta per meter perseginya. Saya siap relokasi asal nanti ada kejelasan soal ganti ruginya," katanya.
Warga lain yang tinggal di Dusun, Gondangan Sugeng, juga mengaku merasa keberatan jika harus relokasi.
"Asalkan pemerintah memikirkan dampaknya dan saat ganti rugi harganya sesuai, saya tidak masalah," katanya.
Rencana pembangunan jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen sudah mulai ada titik terang setelah adanya persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogakarta dan Kementerian PUPR.
Ada dua titik yang akan menjadi "exit tol", untuk tol Yogya-Solo rencananya akan dibangun di Maguwoharjo, Depok tepatnya sekitar Lotte Mart. Sedangkan untuk exit toll Jogja-Bawen rencananya akan dibangun di sekitaran Westlake di Kecamatan Gamping.
"Kami masih menunggu, sejauh ini belum ada informasi, warga sepertinya juga belum ada yang menjual tanah," kata Camat Gamping Arief Marwoto.
Menurut dia, pihaknya cenderung memilih untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah.
"Rumah saya di Dusun Susukan, Margokaton, Seyegan sepertinya juga bakal kena dampak proyek karena lokasinya di sebelah Selokan Mataram. Saat ini belum ada kenaikan harga tanah," katanya.
Menurut dia, saat ini harga tanah di wilayahnya masih normal. Untuk daerah di pinggir Ringroad berkisar antara Rp2 juta-Rp3 juta per meter persegi. Sedangkan daerah yang lokasinya masuk ke dalam rata-rata per meter persegi sekitar Rp1 juta.
"Jika memang kena proyek tol mau bagaimana lagi, yang saya harapkan dan mungkin masyarakat yang lain agar nanti ketika ganti rugi harganya sesuai," katanya.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyebutkan hingga saat ini belum ada makelar tanah yang datang untuk bertanya.
"Sejauh ini belum ada makelar tanah yang datang dan bertanya. Kami juga belum bisa menyampaikan lokasinya-lokasinya karena memang dari pusat belum ada pemberitahuan apa-apa," kata Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman Sapto Winarno.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Sudah pernah dengar rencana proyek tol sejak 2018. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, tidak pernah ada sosialisasi juga. Jika benar jadi dibangun harapannya ganti rugi yang layak," kata Tumidi warga yang tinggal di daerah yang diperkirakan akan menjadi "exit tol" Yogya-Solo di Dusun Gondangan, Maguwoharjo, Depok Sleman, Senin.
Menurut dia, sebenarnya dirinya keberatan jika tempat tinggal dan sekaligus tempat usaha "laundry" milikinya harus digusur untuk proyek jalan tol.
"Jika terkena dampak dan direlokasi maka dia akan kehilangan mata pencaharian. Kalau pindah harus adaptasi lagi, harus nyari pasar lagi. Saya sudah 30 tahun tinggal dan membuka usaha di sini," katanya.
Ia mengatakan, namun jika sudah menjadi keputusan pemerintah, maka dirinya hanya bisa pasrah.
"Kalaupun mau protes juga tidak akan terlalu berpengaruh. Kami hanya berharap jika nantinya jalan tol yang akan dibangun itu dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Tumidi mengatakan, jika nanti benar-benar terdampak tol, maka dirinya siap untuk memasang harga.
"Setidaknya lebih tinggi dari harga jual saat ini yang berkisar antara Rp4 juta hingga Rp8 juta per meter perseginya. Saya siap relokasi asal nanti ada kejelasan soal ganti ruginya," katanya.
Warga lain yang tinggal di Dusun, Gondangan Sugeng, juga mengaku merasa keberatan jika harus relokasi.
"Asalkan pemerintah memikirkan dampaknya dan saat ganti rugi harganya sesuai, saya tidak masalah," katanya.
Rencana pembangunan jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen sudah mulai ada titik terang setelah adanya persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogakarta dan Kementerian PUPR.
Ada dua titik yang akan menjadi "exit tol", untuk tol Yogya-Solo rencananya akan dibangun di Maguwoharjo, Depok tepatnya sekitar Lotte Mart. Sedangkan untuk exit toll Jogja-Bawen rencananya akan dibangun di sekitaran Westlake di Kecamatan Gamping.
"Kami masih menunggu, sejauh ini belum ada informasi, warga sepertinya juga belum ada yang menjual tanah," kata Camat Gamping Arief Marwoto.
Menurut dia, pihaknya cenderung memilih untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah.
"Rumah saya di Dusun Susukan, Margokaton, Seyegan sepertinya juga bakal kena dampak proyek karena lokasinya di sebelah Selokan Mataram. Saat ini belum ada kenaikan harga tanah," katanya.
Menurut dia, saat ini harga tanah di wilayahnya masih normal. Untuk daerah di pinggir Ringroad berkisar antara Rp2 juta-Rp3 juta per meter persegi. Sedangkan daerah yang lokasinya masuk ke dalam rata-rata per meter persegi sekitar Rp1 juta.
"Jika memang kena proyek tol mau bagaimana lagi, yang saya harapkan dan mungkin masyarakat yang lain agar nanti ketika ganti rugi harganya sesuai," katanya.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyebutkan hingga saat ini belum ada makelar tanah yang datang untuk bertanya.
"Sejauh ini belum ada makelar tanah yang datang dan bertanya. Kami juga belum bisa menyampaikan lokasinya-lokasinya karena memang dari pusat belum ada pemberitahuan apa-apa," kata Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman Sapto Winarno.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019