Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu meminta Dinas Pekerjaan Umum menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pembangunan Balai Adat daerah itu.
"Kami minta Dinas Pekerjaan Umum secepat mungkin menyelesaikan permasalahan di Balai Adat seperti pemasangan ornamen yang menjadi polemik dengan Badan Musyawarah Adat hingga kebocoran dan keretakan yang ada," kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Leni Haryati John Latief, Senin.
Ia mengatakan, setelah rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum diketahui bahwa pemasangan ornamen Balai Adat belum juga dilakukan hingga saat ini karena ada dua jenis ornamen yang ada sehingga Dinas PU masih meminta persetujuan BMA untuk memilih mana yang terbaik.
Pihak Dinas PU menginginkan adanya persetujuan tertulis dari BMA mengenai ornamen yang akan dipasang sehingga di kemudian hari tidak ada masalah lagi.
Selain itu, DPRD juga meminta agar Dinas PU secepat mungkin mungkin memperbaiki kebocoran dan keretakan yang mereka temukan saat melakukan peninjauan ke BaLai Adat beberapa waktu lalu.
"Kami berharap PU melalui kontraktor pelaksana segera mencari penyebab dan memperbaiki kebocoran dan keretakan tersebut, jangan dibiarkan saja apalagi saat ini hujan mulai sering turun,"ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, Barlian Baksin mengatakan akan segera memasang ornamen seperti keinginan BMA dan memperbaiki kbocoran yang ada.
"Pemasangan ornamen akan segera dilakukan karena BMA sudah memilih antara dua jenis ornamen yang ada sedangkan masalah kebocoran dan keretakan sudah kami koordinasikan dengan kontraktor pelaksana yang akan segera mengerjakan perbaikannya," katanya.
Ia mengatakan, selama ini tidak melakukan pengecekan kebocoran karena hujan belum turun. Kebocoran baru diketahui setelah hujan beberapa kali mengguyur Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, untuk membangun gedung utama Balai Adat dibutuhkan dana Rp12,8 miliar. Selain itu terdapat penambahan Rp800 juta yang digunakan untuk pembuatan jalan disekeliling gedung sebesar Rp100 juta, landscape Rp300 juta dan pemasangan ornamen Rp300 juta.
"Kami siap diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai penggunaan anggaran sebesar Rp12,8 miliar itu apabila BMA menilai konstruksi bangunannya masih tidak sesuai dengan spesifikasi," ujarnya. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Kami minta Dinas Pekerjaan Umum secepat mungkin menyelesaikan permasalahan di Balai Adat seperti pemasangan ornamen yang menjadi polemik dengan Badan Musyawarah Adat hingga kebocoran dan keretakan yang ada," kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Leni Haryati John Latief, Senin.
Ia mengatakan, setelah rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum diketahui bahwa pemasangan ornamen Balai Adat belum juga dilakukan hingga saat ini karena ada dua jenis ornamen yang ada sehingga Dinas PU masih meminta persetujuan BMA untuk memilih mana yang terbaik.
Pihak Dinas PU menginginkan adanya persetujuan tertulis dari BMA mengenai ornamen yang akan dipasang sehingga di kemudian hari tidak ada masalah lagi.
Selain itu, DPRD juga meminta agar Dinas PU secepat mungkin mungkin memperbaiki kebocoran dan keretakan yang mereka temukan saat melakukan peninjauan ke BaLai Adat beberapa waktu lalu.
"Kami berharap PU melalui kontraktor pelaksana segera mencari penyebab dan memperbaiki kebocoran dan keretakan tersebut, jangan dibiarkan saja apalagi saat ini hujan mulai sering turun,"ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, Barlian Baksin mengatakan akan segera memasang ornamen seperti keinginan BMA dan memperbaiki kbocoran yang ada.
"Pemasangan ornamen akan segera dilakukan karena BMA sudah memilih antara dua jenis ornamen yang ada sedangkan masalah kebocoran dan keretakan sudah kami koordinasikan dengan kontraktor pelaksana yang akan segera mengerjakan perbaikannya," katanya.
Ia mengatakan, selama ini tidak melakukan pengecekan kebocoran karena hujan belum turun. Kebocoran baru diketahui setelah hujan beberapa kali mengguyur Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, untuk membangun gedung utama Balai Adat dibutuhkan dana Rp12,8 miliar. Selain itu terdapat penambahan Rp800 juta yang digunakan untuk pembuatan jalan disekeliling gedung sebesar Rp100 juta, landscape Rp300 juta dan pemasangan ornamen Rp300 juta.
"Kami siap diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai penggunaan anggaran sebesar Rp12,8 miliar itu apabila BMA menilai konstruksi bangunannya masih tidak sesuai dengan spesifikasi," ujarnya. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012