Anggota Komisi Kepolisian Nasional Andrea H Poeloengan mempertanyakan kesiapan polisi dalam menangani demonstrasi menyusul kasus anggota Polres Cianjur yang dilempar bensin oleh mahasiswa demonstran dan terbakar tubuhnya setelah disulut api.
"Saya juga tidak habis pikir, kesiapan dalam menghadapi unjuk rasa. Alat pemadam kok tidak ada ketika ada yang terbakar," kata Poeloengan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Menurut dia, demonstrasi di Pendopo Cianjur, Jawa Barat, yang mengakibatkan tiga polisi terbakar menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari kesiapan dari sisi data intelijen, persyaratan administratif-perijinan demonstrasi hingga antisipasi polisi atas keadaan paling buruk yang bisa terjadi.
Baca juga: 15 mahasiswa diamankan terkait insiden polisi terbakar saat kawal demo
"Setiap kegiatan unjuk rasa pasti ada penanggung jawabnya. Kalau dilakukan sesuai UU. Seharusnya bukan hal susah untuk menangkap pelakunya," kata dia.
Juga baca: 15 mahasiswa Cianjur diamankan usai aksi berujung polisi terbakar
Ia berkata, kepala Polres Cianjur, kepala Bagian Operasi Polres Cianjur, kepala Satuan Sabhara Polres Cianjur, hingga kepala Satuan Intelijen Polres Cianjur harus dituntut pertanggungjawabannya.
Menurut dia, sebagai pertanggungjawaban moril sebaiknya kepala Polres Cianjur mengundurkan diri, dan perwira-perwira polisi yang terlibat diperiksa.
"Kita analogikan saja, di suatu daerah biasanya ketika ada unjuk rasa, kemudian ada masyarakat terkena tembak peluru karet (bukan peluru tajam) kemudian meninggal dunia. Kepala Polres dan jajarannya diperiksa. Dari Polda dan Mabes Polri menurunkan tim juga untuk memeriksa," katanya.
Poeloengan juga meminta Polda Jawa Barat dan Kepolisian Indonesia harus menurunkan tim untuk memeriksa kejadian ini. Audit investigatif juga yang terkait dengan SOP, peralatan, bahkan anggaran yang ada selama ini dalam menghadapi unjuk rasa.
Bagian yang akan menjadi audit seperti apalah personel kurang, apakah juga ada pelatihan bagi polisi, bagaimana dengan produk intel dalam mengantisipasi kejadian.
Ia mengatakan pimpinan Kepolisian Indonesia harus melakukan hal yang sama, ketika tegas terhadap masyarakat yang menjadi korban, maka harus tegas juga jika polisi menjadi korban.
Ia menilai perbuatan pelaku pembakaran sebagai tindakan sangat keji bahkan sudah terencana karena ada bensin yang digunakan saat berdemonstrasi.
Atas nama Komisi Kepolisian Nasional, Poeloengan menyampaikan duka cita kepada para polisi yang menjadi korban. "Terima kasih Kapolda yang telah berada di Cianjur, sebaiknya pimpinan dan kendali di Polres Cianjur diambil alih oleh kepala Polda Jawa Barat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Saya juga tidak habis pikir, kesiapan dalam menghadapi unjuk rasa. Alat pemadam kok tidak ada ketika ada yang terbakar," kata Poeloengan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis malam.
Menurut dia, demonstrasi di Pendopo Cianjur, Jawa Barat, yang mengakibatkan tiga polisi terbakar menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari kesiapan dari sisi data intelijen, persyaratan administratif-perijinan demonstrasi hingga antisipasi polisi atas keadaan paling buruk yang bisa terjadi.
Baca juga: 15 mahasiswa diamankan terkait insiden polisi terbakar saat kawal demo
"Setiap kegiatan unjuk rasa pasti ada penanggung jawabnya. Kalau dilakukan sesuai UU. Seharusnya bukan hal susah untuk menangkap pelakunya," kata dia.
Juga baca: 15 mahasiswa Cianjur diamankan usai aksi berujung polisi terbakar
Ia berkata, kepala Polres Cianjur, kepala Bagian Operasi Polres Cianjur, kepala Satuan Sabhara Polres Cianjur, hingga kepala Satuan Intelijen Polres Cianjur harus dituntut pertanggungjawabannya.
Menurut dia, sebagai pertanggungjawaban moril sebaiknya kepala Polres Cianjur mengundurkan diri, dan perwira-perwira polisi yang terlibat diperiksa.
"Kita analogikan saja, di suatu daerah biasanya ketika ada unjuk rasa, kemudian ada masyarakat terkena tembak peluru karet (bukan peluru tajam) kemudian meninggal dunia. Kepala Polres dan jajarannya diperiksa. Dari Polda dan Mabes Polri menurunkan tim juga untuk memeriksa," katanya.
Poeloengan juga meminta Polda Jawa Barat dan Kepolisian Indonesia harus menurunkan tim untuk memeriksa kejadian ini. Audit investigatif juga yang terkait dengan SOP, peralatan, bahkan anggaran yang ada selama ini dalam menghadapi unjuk rasa.
Bagian yang akan menjadi audit seperti apalah personel kurang, apakah juga ada pelatihan bagi polisi, bagaimana dengan produk intel dalam mengantisipasi kejadian.
Ia mengatakan pimpinan Kepolisian Indonesia harus melakukan hal yang sama, ketika tegas terhadap masyarakat yang menjadi korban, maka harus tegas juga jika polisi menjadi korban.
Ia menilai perbuatan pelaku pembakaran sebagai tindakan sangat keji bahkan sudah terencana karena ada bensin yang digunakan saat berdemonstrasi.
Atas nama Komisi Kepolisian Nasional, Poeloengan menyampaikan duka cita kepada para polisi yang menjadi korban. "Terima kasih Kapolda yang telah berada di Cianjur, sebaiknya pimpinan dan kendali di Polres Cianjur diambil alih oleh kepala Polda Jawa Barat," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019