Koalisi Langit Biru gabungan aktivis lingkungan dan mahasiswa serta warga menggelar aksi tolak proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di sela sidang perkara tuntutan mencabut dan membatalkan izin lingkungan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "Tak Rela Ada PLTU Batu Bara di Bumi Rafflesia" sembari menyampaikan orasi tentang alasan penolakan.
"Aksi ini bertujuan mengawal sidang, kami ingin menyampaikan kepada penyelenggara peradilan bahwa sidang gugatan izin lingkungan PLTU batubara Teluk Sepang ini dikawal rakyat," kata Koordinator aksi dan Juru Kampanye Pesisir dan Laut Kanopi, Didi Mulyono di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan penolakan proyek energi kotor itu telah menuai penolakan di berbagai daerah di Tanah Air akibat limbah abu atas dan abu bawah yang ditimbulkan.
Didy menyebutkan cukup daerah lain yang merasakan serta menderita akibat dampak proyek PLTU batu bara.
Aksi yang digelar di depan PTUN Bengkulu ini digelar beberapa saat sebelum sidang digelar. Para pengunjukrasa memakai baju hitam yang bertuliskan dampak PLTU yang sudah ada dan yang akan dialami jika PLTU batubara tetap beroperasi seperti "PLTU batu bara mecaruni laut kami", "PLTU batu bara membuat kami sakit" dan lainnya.
“Aksi ini untuk menyampaikan kepada publik bahwa PLTU batu bara telah banyak melakukan pelanggaran dan menyalahi prosedur dalam penyusunan AMDAL sehingga kami meminta agar para tergugat segera mencabut izin lingkungan” Jelas Didi.
Berdasarkan kajian Kanopi bersama sejumlah akademisi, izin lingkungan diduga telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota dan provinsi Bengkulu, melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana. Melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan.
Diketahui PLTU batu bara Teluk Sepang berkapasitas 2 x 100 Megawatt dibangun di atas lahan PT Pelindo II Bengkulu dengan dukungan investor asal China.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "Tak Rela Ada PLTU Batu Bara di Bumi Rafflesia" sembari menyampaikan orasi tentang alasan penolakan.
"Aksi ini bertujuan mengawal sidang, kami ingin menyampaikan kepada penyelenggara peradilan bahwa sidang gugatan izin lingkungan PLTU batubara Teluk Sepang ini dikawal rakyat," kata Koordinator aksi dan Juru Kampanye Pesisir dan Laut Kanopi, Didi Mulyono di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan penolakan proyek energi kotor itu telah menuai penolakan di berbagai daerah di Tanah Air akibat limbah abu atas dan abu bawah yang ditimbulkan.
Didy menyebutkan cukup daerah lain yang merasakan serta menderita akibat dampak proyek PLTU batu bara.
Aksi yang digelar di depan PTUN Bengkulu ini digelar beberapa saat sebelum sidang digelar. Para pengunjukrasa memakai baju hitam yang bertuliskan dampak PLTU yang sudah ada dan yang akan dialami jika PLTU batubara tetap beroperasi seperti "PLTU batu bara mecaruni laut kami", "PLTU batu bara membuat kami sakit" dan lainnya.
“Aksi ini untuk menyampaikan kepada publik bahwa PLTU batu bara telah banyak melakukan pelanggaran dan menyalahi prosedur dalam penyusunan AMDAL sehingga kami meminta agar para tergugat segera mencabut izin lingkungan” Jelas Didi.
Berdasarkan kajian Kanopi bersama sejumlah akademisi, izin lingkungan diduga telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota dan provinsi Bengkulu, melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan dan Pengelolaan Bencana. Melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan.
Diketahui PLTU batu bara Teluk Sepang berkapasitas 2 x 100 Megawatt dibangun di atas lahan PT Pelindo II Bengkulu dengan dukungan investor asal China.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019