![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/8159/perlu-penyebarluasan-informasi-ke-pulau-enggano&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2011/12/20111222kpid1.jpg&description="Perlu penyebarluasan informasi ke Pulau Enggano" ){kind=link}
Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu Fajri Ansori meminta pemerintah menyiapkan sistem diseminasi atau penyebarluasan informasi hingga ke Pulau Enggano yang dihuni lebih 2.000 orang penduduk.
"Sebab Undang-undang sudah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh dan mengakses informasi publik, termasuk warga yang tinggal di pulau terluar Enggano," katanya di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat dialog antara Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mahasisda dan pelajar dalam rangka HUT ke-44 Provinsi Bengkulu di aula serba guna pemda.
Hingga saat ini kata dia, warga di Pulau Enggano tidak mendapat informasi publik dari lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Untuk itu perlu merumuskan sebuah sistem penyebarluasan informasi, dapat melalui lembaga penyiaran lokal atau berbasis komunitas," tambahnya.
Menurutnya, pulau-pulau terpencil dan terluar perlu mendapat perhatian khusus tentang diseminasi informasi tersebut.
Jangan sampai kata dia, siaran luar negeri, misalnya, Australia yang terlebih dahulu sampai ke Enggano.
"Bagi kita juga penting mengetahui hal-hal yang terjadi di sana, seperti kemarin ada berita tentang kapal imigran terdampar di Pulau Enggano," tuturnya.
Selain itu kata dia, Pulau Enggano seperti halnya perairan barat Sumatra yang rawan bencana alam gempa bumi dan tsunami membuat peralatan komunikasi untuk diseminasi informasi akan lebih bermanfaat.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo tentang pentingnya peralatan komunikasi dan diseminasi informasi bagi warga di pulau terpencil dan pulau terluar.
"Sudah pernah kami sampaikan kepada Kementerian Kominfo tentang itu dan mudah-mudahan ada tindak lanjut," ucapnya. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Sebab Undang-undang sudah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh dan mengakses informasi publik, termasuk warga yang tinggal di pulau terluar Enggano," katanya di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat dialog antara Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mahasisda dan pelajar dalam rangka HUT ke-44 Provinsi Bengkulu di aula serba guna pemda.
Hingga saat ini kata dia, warga di Pulau Enggano tidak mendapat informasi publik dari lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Untuk itu perlu merumuskan sebuah sistem penyebarluasan informasi, dapat melalui lembaga penyiaran lokal atau berbasis komunitas," tambahnya.
Menurutnya, pulau-pulau terpencil dan terluar perlu mendapat perhatian khusus tentang diseminasi informasi tersebut.
Jangan sampai kata dia, siaran luar negeri, misalnya, Australia yang terlebih dahulu sampai ke Enggano.
"Bagi kita juga penting mengetahui hal-hal yang terjadi di sana, seperti kemarin ada berita tentang kapal imigran terdampar di Pulau Enggano," tuturnya.
Selain itu kata dia, Pulau Enggano seperti halnya perairan barat Sumatra yang rawan bencana alam gempa bumi dan tsunami membuat peralatan komunikasi untuk diseminasi informasi akan lebih bermanfaat.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo tentang pentingnya peralatan komunikasi dan diseminasi informasi bagi warga di pulau terpencil dan pulau terluar.
"Sudah pernah kami sampaikan kepada Kementerian Kominfo tentang itu dan mudah-mudahan ada tindak lanjut," ucapnya. (ANTARA)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012