Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan anggaran kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di daerah itu mencapai Rp30,6 miliar.
Ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan kebutuhan anggaran Pilkada serentak tahun depan tersebut sudah mereka hitung secara cermat dan sebagian besar adalah untuk pembayaran honor panitia adhoc.
"Usulan keseluruhan dana kebutuhan anggaran yang kita ajukan ke Pemkab Rejang Lebong sebanyak Rp30,699 miliar, jumlah ini mengalami kenaikan dari sebelumnya karena adanya penyesuaian besaran honorer adhoc yang diajukan KPU RI ke Kemenkeu," kata dia.
Usulan anggaran ini bertambah dari pengajuan sebelumnya Rp25,8 miliar menjadi Rp30,6 miliar, hal ini mengacu kepada surat KPU RI No.1017/KU.03.2-SD/01/SJ/IX/019, tentang standar biaya honorarium badan adhoc atau pelaksana pemilihan diusulkan naik dua kali lipat dari sebelumnya.
Besaran honorarium yang diusulkan oleh KPU RI kepada Kemenkeu untuk dinaikkan ini tambah dia, antara lain ketua PPK dari Rp1.850.000 menjadi Rp2.890.000, dan anggota PPK dari Rp1.600.000 menjadi Rp2.640.000. Kemudian honor ketua PPS dari Rp900.000 menjadi Rp1.714.000.
Sementara itu, untuk kebutuhan Pilkada Rejang Lebong tahap pertama pada 2019 ini kata dia, berkisar antara Rp350 juta hingga Rp400 juta, di mana anggaran ini dibutuhkan untuk kegiatan peluncuran Pilkada, sosialisasi maupun persiapan seleksi panitia adhoc dan lainnya.
Sejauh ini anggaran Pilkada Rejang Lebong tersebut sudah mereka ajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Rejang Lebong, namun belum diketahui kapan akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang semula dijadwalkan 1 Oktober namun belum terjadi sehingga diberi tenggat hingga 14 Oktober nanti.
Dia berharap, penandatanganan NPHD antara Pemkab Rejang Lebong dengan KPU Rejang Lebong ini bisa dilakukan secepatnya sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 yang sudah dimulai pada 2019 ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan kebutuhan anggaran Pilkada serentak tahun depan tersebut sudah mereka hitung secara cermat dan sebagian besar adalah untuk pembayaran honor panitia adhoc.
"Usulan keseluruhan dana kebutuhan anggaran yang kita ajukan ke Pemkab Rejang Lebong sebanyak Rp30,699 miliar, jumlah ini mengalami kenaikan dari sebelumnya karena adanya penyesuaian besaran honorer adhoc yang diajukan KPU RI ke Kemenkeu," kata dia.
Usulan anggaran ini bertambah dari pengajuan sebelumnya Rp25,8 miliar menjadi Rp30,6 miliar, hal ini mengacu kepada surat KPU RI No.1017/KU.03.2-SD/01/SJ/IX/019, tentang standar biaya honorarium badan adhoc atau pelaksana pemilihan diusulkan naik dua kali lipat dari sebelumnya.
Besaran honorarium yang diusulkan oleh KPU RI kepada Kemenkeu untuk dinaikkan ini tambah dia, antara lain ketua PPK dari Rp1.850.000 menjadi Rp2.890.000, dan anggota PPK dari Rp1.600.000 menjadi Rp2.640.000. Kemudian honor ketua PPS dari Rp900.000 menjadi Rp1.714.000.
Sementara itu, untuk kebutuhan Pilkada Rejang Lebong tahap pertama pada 2019 ini kata dia, berkisar antara Rp350 juta hingga Rp400 juta, di mana anggaran ini dibutuhkan untuk kegiatan peluncuran Pilkada, sosialisasi maupun persiapan seleksi panitia adhoc dan lainnya.
Sejauh ini anggaran Pilkada Rejang Lebong tersebut sudah mereka ajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Rejang Lebong, namun belum diketahui kapan akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang semula dijadwalkan 1 Oktober namun belum terjadi sehingga diberi tenggat hingga 14 Oktober nanti.
Dia berharap, penandatanganan NPHD antara Pemkab Rejang Lebong dengan KPU Rejang Lebong ini bisa dilakukan secepatnya sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 yang sudah dimulai pada 2019 ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019