Ulama Aceh menegaskan pemakaian cadar bagi wanita dan celana cingkrang atau di atas mata kaki tidak ada hubungannya dengan radikalisme.
"Radikalisme itu ideologi, pemahaman seseorang. Bukan dilihat dari cara berpakaian seseorang," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh.
Baca juga: Jokowi ikut tanggapi wacana larangan cadar dan cingkrang oleh Menag
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Ali menanggapi wacana larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang yang dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi.
Tgk H Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal mengatakan pemakaian cadar dan celana cingkrang merupakan hak privasi masing-masing individu masyarakat.
Kebijakan melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di pemerintahan, tidak ada substansinya dengan tugas dan pelayan pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Baca juga: HAM umat Islam, Bupati Aceh Barat secara tegas tolak larangan bercadar
Namun begitu, kata Tgk H Faisal Ali, jika pemerintah ingin menerapkan larangan cadar dan celana cingkrang kepada aparatur sipil negara, silakan saja.
"Terserah kepada pemerintah. Tapi, penerapan larangan itu harus dimusyawarahkan, dibuat peraturan dengan sebaiknya. Sosialisasikan apa tujuan sebenarnya larangan cadar dan celana cingkrang tersebut," kata Lem Faisal.
Tapi yang harus diingat, kata Tgk H Faisal Ali, pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak ada substansinya dengan pemerintahan. Alangkah baiknya, pemerintah mengurus persoalan bangsa lainnya.
"Banyak persoalan lainnya yang perlu dipikirkan dan diselesaikan pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang aman tenteram, dan damai. Radikalisme itu tidak ada identik dengan cadar dan celana cingkrang," kata Tgk H Faisal Ali.*
Baca juga: Keamanan tidak bisa jadi pembenar larangan bercadar
Baca juga: Terkait larangan cadar dan celana cingkrang oleh Menag, ini kata Wapres Ma'ruf Amin
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Radikalisme itu ideologi, pemahaman seseorang. Bukan dilihat dari cara berpakaian seseorang," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh.
Baca juga: Jokowi ikut tanggapi wacana larangan cadar dan cingkrang oleh Menag
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Ali menanggapi wacana larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang yang dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi.
Tgk H Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal mengatakan pemakaian cadar dan celana cingkrang merupakan hak privasi masing-masing individu masyarakat.
Kebijakan melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di pemerintahan, tidak ada substansinya dengan tugas dan pelayan pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Baca juga: HAM umat Islam, Bupati Aceh Barat secara tegas tolak larangan bercadar
Namun begitu, kata Tgk H Faisal Ali, jika pemerintah ingin menerapkan larangan cadar dan celana cingkrang kepada aparatur sipil negara, silakan saja.
"Terserah kepada pemerintah. Tapi, penerapan larangan itu harus dimusyawarahkan, dibuat peraturan dengan sebaiknya. Sosialisasikan apa tujuan sebenarnya larangan cadar dan celana cingkrang tersebut," kata Lem Faisal.
Tapi yang harus diingat, kata Tgk H Faisal Ali, pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak ada substansinya dengan pemerintahan. Alangkah baiknya, pemerintah mengurus persoalan bangsa lainnya.
"Banyak persoalan lainnya yang perlu dipikirkan dan diselesaikan pemerintah demi mewujudkan masyarakat yang aman tenteram, dan damai. Radikalisme itu tidak ada identik dengan cadar dan celana cingkrang," kata Tgk H Faisal Ali.*
Baca juga: Keamanan tidak bisa jadi pembenar larangan bercadar
Baca juga: Terkait larangan cadar dan celana cingkrang oleh Menag, ini kata Wapres Ma'ruf Amin
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019