Sebanyak tiga desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditetapkan menjadi desa antipolitik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kudus sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang, Jumat.
Usai peresmian Desa Piji, Lau dan Jekulo sebagai desa antipolitik uang di Kabupaten Kudus, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama desa antipolitik uang yang dipusatkan di Lapangan Pacikaran Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kudus, Jumat (8/11).
Menurut Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, Jumat, tiga desa antipolitik uang ini merupakan percontohan karena nantinya tetap akan dicari desa lain yang dianggap layak ditetapkan sebagai desa antipolitik uang.
Upaya tersebut, katanya, sebagai benteng terhadap praktik suap-menyuap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
"Kami juga ingin memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya demokrasi yang berkualitas," ujarnya.
Terkait budaya politik uang yang merusak tatanan demokrasi, dia berharap, masyarakat di tiga desa tersebut akan menjadi embrio untuk mengajak warga lainnya menolak politik uang saat Pemilu nantinya.
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang arti sesungguhnya demokrasi, maka Bawaslu Kudus akan memberikan pendampingan terhadap ketiga desa yang ditetapkan menjadi desa antipolitik uang.
"Kami juga sudah sepakat dengan mereka, nantinya akan ada pertemuan lanjutan serta diskusi untuk memberikan pemahaman soal demokrasi berkualitas menuju Pemilu yang jujur, adil serta bebas dari politik uang," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa politik uang juga berpotensi mengikis kesempatan kades partai untuk maju menjadi calon anggota dewan karena untuk menjadi anggota dewan harus memiliki modal besar.
Sementara dampak secara ekonomi, kata dia, praktik politik uang juga bisa menimbulkan korupsi.
Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo diwakili Camat Dawe Amin Rahmat mendukung upaya Bawaslu membentuk desa antipolitik uang.
"Politik uang harus diwaspadai karena akan merusak sistem demokrasi. Masyarakat harus berani menolak politik uang untuk mewujudkan pemilu bermartabat. Mari kawal pemilu kedepan agar lebih demokratis dan damai," ujarnya.
Sugiyanto, salah seorang warga Desa Piji mengaku bangga dengan status desanya menjadi desa antipolitik uang.
"Masyarakat harus berani menolak politik uang karena nominal yang tidak seberapa, namun bisa merusak tatanan demokrasi serta berpotensi terjadi korupsi," ucapnya menegaskan.
Ia berharap masyarakat di Desa Piji nantinya benar-benar berani menolak politik uang saat Pilkada nantinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Usai peresmian Desa Piji, Lau dan Jekulo sebagai desa antipolitik uang di Kabupaten Kudus, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama desa antipolitik uang yang dipusatkan di Lapangan Pacikaran Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kudus, Jumat (8/11).
Menurut Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan di Kudus, Jumat, tiga desa antipolitik uang ini merupakan percontohan karena nantinya tetap akan dicari desa lain yang dianggap layak ditetapkan sebagai desa antipolitik uang.
Upaya tersebut, katanya, sebagai benteng terhadap praktik suap-menyuap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
"Kami juga ingin memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya demokrasi yang berkualitas," ujarnya.
Terkait budaya politik uang yang merusak tatanan demokrasi, dia berharap, masyarakat di tiga desa tersebut akan menjadi embrio untuk mengajak warga lainnya menolak politik uang saat Pemilu nantinya.
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang arti sesungguhnya demokrasi, maka Bawaslu Kudus akan memberikan pendampingan terhadap ketiga desa yang ditetapkan menjadi desa antipolitik uang.
"Kami juga sudah sepakat dengan mereka, nantinya akan ada pertemuan lanjutan serta diskusi untuk memberikan pemahaman soal demokrasi berkualitas menuju Pemilu yang jujur, adil serta bebas dari politik uang," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa politik uang juga berpotensi mengikis kesempatan kades partai untuk maju menjadi calon anggota dewan karena untuk menjadi anggota dewan harus memiliki modal besar.
Sementara dampak secara ekonomi, kata dia, praktik politik uang juga bisa menimbulkan korupsi.
Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo diwakili Camat Dawe Amin Rahmat mendukung upaya Bawaslu membentuk desa antipolitik uang.
"Politik uang harus diwaspadai karena akan merusak sistem demokrasi. Masyarakat harus berani menolak politik uang untuk mewujudkan pemilu bermartabat. Mari kawal pemilu kedepan agar lebih demokratis dan damai," ujarnya.
Sugiyanto, salah seorang warga Desa Piji mengaku bangga dengan status desanya menjadi desa antipolitik uang.
"Masyarakat harus berani menolak politik uang karena nominal yang tidak seberapa, namun bisa merusak tatanan demokrasi serta berpotensi terjadi korupsi," ucapnya menegaskan.
Ia berharap masyarakat di Desa Piji nantinya benar-benar berani menolak politik uang saat Pilkada nantinya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019