Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan mengupayakan penambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang sebelumnya sudah disetujui sebesar Rp18,5 miliar.
"Masih banyak peluang kita, kalau pun dalam APBD 2020 tidak bisa kita masukan, kita akan masukan dalam APBD perubahan 2020. Kalau itu amat sangat tidak bisa masuk dalam perubahan nanti ada langkah-langkah yang diambil kepala daerah," kata Sekda Rejang Lebong RA Denni, di Rejang Lebong, Senin.
Anggaran Pilkada yang dialokasikan untuk KPU Rejang Lebong itu sendiri tambah dia, ada penambahan sekitar Rp2,4 miliar dari jumlah sebelumnya yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Rejang Lebong pada 14 Oktober 2019 lalu sebesar Rp18,5 miliar.
Penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada ini dilakukan karena adanya pengajuan penambahan anggaran oleh KPU Rejang Lebong, karena pembayaran honorer dalam pelaksanaannya nanti baru 80 persen dari ketentuan pusat, sehingga dengan penambahan ini KPU bisa membayar honorer petugas 100 persen seperti yang ditentukan KPU pusat.
Selain adanya pengajuan penambahan anggaran oleh KPU kata dia, pihaknya juga menginginkan adanya evaluasi untuk alokasi anggaran ke Bawaslu Rejang Lebong sebesar Rp9,5 miliar yang NPHD nya ditandatangani pada 6 November 2019.
"Kalau yang KPU sudah menyampaikan RKA nya ke DPRD Rejang Lebong, untuk yang Bawaslu Rejang Lebong terlambat, karena DPRD pingin tahu penggunaan anggaran sebesar itu," tambah dia.
Untuk alokasi anggaran Bawaslu Rejang Lebong yang sebelumnya ditengahi oleh Kemendagri kata dia, dinilai masih terlalu besar tetapi karena tidak ada kesepakatan antara Bawaslu dengan Bupati mengingat usulannya terlalu besar sehingga diserahkan kepada pemerintah pusat dan menentukannya sebesar Rp9,5 miliar.
Sementara itu, ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo di tempat terpisah mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada setempat terutama untuk memenuhi pembayaran petugas penyelenggara Pilkada.
"Kita ajukan penambahan, karena untuk anggaran pembayaran gaji petugas itu baru 80 persen sehingga kita ajukan penambahan," ujarnya singkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Masih banyak peluang kita, kalau pun dalam APBD 2020 tidak bisa kita masukan, kita akan masukan dalam APBD perubahan 2020. Kalau itu amat sangat tidak bisa masuk dalam perubahan nanti ada langkah-langkah yang diambil kepala daerah," kata Sekda Rejang Lebong RA Denni, di Rejang Lebong, Senin.
Anggaran Pilkada yang dialokasikan untuk KPU Rejang Lebong itu sendiri tambah dia, ada penambahan sekitar Rp2,4 miliar dari jumlah sebelumnya yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Rejang Lebong pada 14 Oktober 2019 lalu sebesar Rp18,5 miliar.
Penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada ini dilakukan karena adanya pengajuan penambahan anggaran oleh KPU Rejang Lebong, karena pembayaran honorer dalam pelaksanaannya nanti baru 80 persen dari ketentuan pusat, sehingga dengan penambahan ini KPU bisa membayar honorer petugas 100 persen seperti yang ditentukan KPU pusat.
Selain adanya pengajuan penambahan anggaran oleh KPU kata dia, pihaknya juga menginginkan adanya evaluasi untuk alokasi anggaran ke Bawaslu Rejang Lebong sebesar Rp9,5 miliar yang NPHD nya ditandatangani pada 6 November 2019.
"Kalau yang KPU sudah menyampaikan RKA nya ke DPRD Rejang Lebong, untuk yang Bawaslu Rejang Lebong terlambat, karena DPRD pingin tahu penggunaan anggaran sebesar itu," tambah dia.
Untuk alokasi anggaran Bawaslu Rejang Lebong yang sebelumnya ditengahi oleh Kemendagri kata dia, dinilai masih terlalu besar tetapi karena tidak ada kesepakatan antara Bawaslu dengan Bupati mengingat usulannya terlalu besar sehingga diserahkan kepada pemerintah pusat dan menentukannya sebesar Rp9,5 miliar.
Sementara itu, ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo di tempat terpisah mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada setempat terutama untuk memenuhi pembayaran petugas penyelenggara Pilkada.
"Kita ajukan penambahan, karena untuk anggaran pembayaran gaji petugas itu baru 80 persen sehingga kita ajukan penambahan," ujarnya singkat.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019