New Delhi, (ANTARA Bengkulu) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menghormati berbagai pandangan bagaimana sebaiknya bentuk demokrasi bagi Indonesia saat ini, namun mengingatkan semua pihak bahwa konsensus jalan demokrasi yang dipilih harus sesuai dengan pandangan dan keinginan rakyat.
"Urusan demokrasi itu urusan rakyat, presiden tidak bisa misalnya membuat keputusan presiden (keppres) mengenai bagaimana bentuk demokrasi. Itu menyalahi hakikat demokrasi," kata Presiden saat bertemu dengan perwakilan anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di New Delhi, Kamis pagi.
Hal tersebut disampaikan presiden sebagai respon berkembangnya sejumlah wacana mengenai perkembangan demokrasi nasional saat ini.
"Saat ini ada diskusi di Indonesia tentang demokrasi kita akan menuju ke mana, demokrasi kita seharusnya bagaimana, apakah yang dicapai sekarang sudah betul," kata Presiden.
Presiden mengatakan ada kubu yang mendukung perkembangan demokrasi saat ini karena kebebasan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi namun ada kubu yang berpendapat bahwa demokrasi sekarang sudah seperti demokrasi liberal, kebablasan sehingga melontarkan bentuk demokrasi terpimpin namun dengan bentuk yang baru.
"Dulu juga pernah praktikkan demokrasi yang otoritarian, terpimpin dan ternyata banyak masalah. Pernah juga liberal, ada masalah instabilitas dan tidak bertahan sampai akhirnya era reformasi datang," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan dalam era reformasi ini, bila kemudian disadari ada eksesnya dan bertentangan dengan hakikat dan roh demokrasi yang diharapkan maka hal tersebut perlu dibicarakan dan ditata kembali.
"Tapi hati-hati untuk menetapkan bagaimana nilai demokrasi yang akan ditempuh karena kalau keliru menyikapi masalah kemudian kita bangun demokrasi tertentu apalagi seperti di masa lalu maka saya khawatir akan menimbulkan masalah baru. Tapi wacana yang pro dan kontra dengan jernih patut kita dengar karena ini adalah bangsa kita sendiri, rakyat kita sendiri," katanya.
Ditambahkan Presiden, "biarkan ada ekspresi dan pemikiran namun ketika menjadi konsensus harus matang dan jernih dalam menentukannya." (ant)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012