Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Redy Heloman Kaitora mengatakan, sudah hampir satu bulan warga di Pulau Enggano mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) dan gas Elpiji.
Redy menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini secara langsung kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan persoalan krisis BBM dan gas Elpiji di pulau terluar Provinsi Bengkulu ini akan diselesaikan.
Redy meyebut kebutuhan BBM warga di Pulau Enggano saat ini yakni BBM jenis Pertalite, Premium, Solar, dan Minyak Tanah. Sedangkan kebutuhan gas Elpiji yakni, mulai dari 3 kilogram hingga 12 kilogram.
Kata Redy, saat pihaknya menghubungi Gubernur Bengkulu beberapa hari lalu, gubernur menjanjikan pendistribusian BBM dan gas Elpiji akan disalurkan ke Pulau Enggano hari ini, Jumat (20/12). Namun setelah dikonfirmasi lagi gubernur mengatakan pendistribusian BBM dan gas Elpiji ditunda Senin (23/12) mendatang.
"Sudah sebulan kita di Enggano tidak ada lagi BBM dan gas Elpiji. Tapi barusan pak gubernur menghubungi saya, pendistribusian ditunda hingga Senin (23/12). BBM dan gas Elpiji saat ini sama sekali tidak ada lagi, bukannya langka. Kalau langka pasti masih ada, tapi ini benar-benar tidak ada," kata Redy saat dihubungi, Jumat (20/12).
Mengingat tidak adanya kepastian penyaluran BBM dan gas Elpiji dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, sambung Redy, warga di Pulau Enggo mengharapkan persoalan ini bisa mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Warga Pulau Enggano telah membuat selebaran di kertas karton yang bertuliskan 'Bapak Jokowi bantu kami masyarakat adat Pulau Enggano'. Selebaran ini bahkan telah tersebar di berbagai media sosial.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu Utara, Tantawi Dali mengatakan, mendesak pemerintah baik ditingkat provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera menyelesaikan perosoalan krisis BBM dan gas Elpiji yang dialami warga Pulau Enggano ini.
"Apalagi kendala dalam pendistribusian BBM dan gas Elpiji itu kan karena angkutannya saja. Masa dari waktu kewaktu tidak terpecahkan," sindir Tantawi.
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, pihaknya telah meminta agar PT. Pelindo II dapat mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memecahkan permasalahan di Enggano dengan cara dana CSR itu digunakan untuk membeli kapal angkutan bagi warga Pulau Enggano.
"Kita minta pada saat kunjungan kerja ke PT. Pelindo di Jakarta. Dana CSR itu misalnya dibelikan kapal angkutan untuk menuju Pulau Enggano. Hanya saja pihak Pelindo menyatakan bakal dibahas di dewan Direksi terlebih dahulu," papar Tantawi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Redy menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini secara langsung kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan persoalan krisis BBM dan gas Elpiji di pulau terluar Provinsi Bengkulu ini akan diselesaikan.
Redy meyebut kebutuhan BBM warga di Pulau Enggano saat ini yakni BBM jenis Pertalite, Premium, Solar, dan Minyak Tanah. Sedangkan kebutuhan gas Elpiji yakni, mulai dari 3 kilogram hingga 12 kilogram.
Kata Redy, saat pihaknya menghubungi Gubernur Bengkulu beberapa hari lalu, gubernur menjanjikan pendistribusian BBM dan gas Elpiji akan disalurkan ke Pulau Enggano hari ini, Jumat (20/12). Namun setelah dikonfirmasi lagi gubernur mengatakan pendistribusian BBM dan gas Elpiji ditunda Senin (23/12) mendatang.
"Sudah sebulan kita di Enggano tidak ada lagi BBM dan gas Elpiji. Tapi barusan pak gubernur menghubungi saya, pendistribusian ditunda hingga Senin (23/12). BBM dan gas Elpiji saat ini sama sekali tidak ada lagi, bukannya langka. Kalau langka pasti masih ada, tapi ini benar-benar tidak ada," kata Redy saat dihubungi, Jumat (20/12).
Mengingat tidak adanya kepastian penyaluran BBM dan gas Elpiji dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ini, sambung Redy, warga di Pulau Enggo mengharapkan persoalan ini bisa mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Warga Pulau Enggano telah membuat selebaran di kertas karton yang bertuliskan 'Bapak Jokowi bantu kami masyarakat adat Pulau Enggano'. Selebaran ini bahkan telah tersebar di berbagai media sosial.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu Utara, Tantawi Dali mengatakan, mendesak pemerintah baik ditingkat provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera menyelesaikan perosoalan krisis BBM dan gas Elpiji yang dialami warga Pulau Enggano ini.
"Apalagi kendala dalam pendistribusian BBM dan gas Elpiji itu kan karena angkutannya saja. Masa dari waktu kewaktu tidak terpecahkan," sindir Tantawi.
Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, pihaknya telah meminta agar PT. Pelindo II dapat mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memecahkan permasalahan di Enggano dengan cara dana CSR itu digunakan untuk membeli kapal angkutan bagi warga Pulau Enggano.
"Kita minta pada saat kunjungan kerja ke PT. Pelindo di Jakarta. Dana CSR itu misalnya dibelikan kapal angkutan untuk menuju Pulau Enggano. Hanya saja pihak Pelindo menyatakan bakal dibahas di dewan Direksi terlebih dahulu," papar Tantawi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019