Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu saat ini kekurangan sekitar 900 tenaga guru untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju usai melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong, Selasa, mengungkapkan, sulit untuk mengatasi kekurangan guru, apalagi setiap tahun ada 80 sampai 120 guru yang akan pensiun.
"Kekurangan guru ini bagaimana mengatasinya, kalau selama ini kita mengatasinya dengan guru honor yang sangat terbatas dan kondisinya sangat memprihatinkan," ujar dia.
Ia menjelaskan, kekurangan guru ini bukan hanya dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa tetapi juga sekolah-sekolah di dalam kota.
Untuk itu pihaknya akan terus mengusulkan pengajuan permintaan guru CPNS ke pemerintah pusat, kendati jumlah yang dikabulkan pemerintah pusat setiap tahunnya paling banyak 100 orang sehingga tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun sehingga alternatifnya melalui pengangkatan guru honor yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah menyatakan, untuk mengatasi kekurangan guru ini, pihaknya akan menambah anggaran pada APBD-P 2020 untuk pembayaran gaji guru honorer atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 260 orang yang hanya cukup untuk enam bulan berjalan.
Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan terkait adanya bangunan SD di Desa Guru Agung, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang atapnya sudah mengalami kebocoran pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong segera menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju usai melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Rejang Lebong, Selasa, mengungkapkan, sulit untuk mengatasi kekurangan guru, apalagi setiap tahun ada 80 sampai 120 guru yang akan pensiun.
"Kekurangan guru ini bagaimana mengatasinya, kalau selama ini kita mengatasinya dengan guru honor yang sangat terbatas dan kondisinya sangat memprihatinkan," ujar dia.
Ia menjelaskan, kekurangan guru ini bukan hanya dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa tetapi juga sekolah-sekolah di dalam kota.
Untuk itu pihaknya akan terus mengusulkan pengajuan permintaan guru CPNS ke pemerintah pusat, kendati jumlah yang dikabulkan pemerintah pusat setiap tahunnya paling banyak 100 orang sehingga tidak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun sehingga alternatifnya melalui pengangkatan guru honor yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah menyatakan, untuk mengatasi kekurangan guru ini, pihaknya akan menambah anggaran pada APBD-P 2020 untuk pembayaran gaji guru honorer atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 260 orang yang hanya cukup untuk enam bulan berjalan.
Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan terkait adanya bangunan SD di Desa Guru Agung, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang atapnya sudah mengalami kebocoran pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong segera menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020