Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Ketua DPRD Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,
Zaryana Rait mendapat pengawalan melekat dari empat anggota Kepolisian
Daerah Bengkulu terkait polemik penetapan bupati defenitif kabupaten
itu.
"Empat anggota ditugaskan untuk melakukan pengawalan melekat kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma sehingga beliau dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tenang," kata Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjen Pol Benny Mokalu kepada wartawan di Bengkulu, Jumat.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah bersama Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kapolda Bengkulu menggelar jumpa pers terkait kasus unjukrasa berakhir ricuh antara warga pendukung mantan Bupati Seluma Murman Efendi dengan aparat kepolisian pada Kamis (3/1).
Aksi lebih dari 200 orang massa pendukung mantan Bupati Seluma Murman Efendi berakhir ricuh setelah pengunjukrasa melempari polisi dan bangunan kantor dengan batu.
Unjuk rasa awalnya berlangsung damai dimana massa meminta Anggota DPRD menghentikan proses pelantikan Wakil Bupati Seluma Bundra Jaya menjadi bupati defenitif menggantikan Murman Efendi yang diberhentikan Mendagri setelah divonis penjara selama dua tahun akibat kasus suap.
"Dengan kondisi ini kami memutuskan untuk menempatkan empat anggota untuk mengawal Ketua DPRD sehingga proses penetapan bupati defenitif berjalan lancar," tambah Kapolda.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan proses pengangkatan Wabup Seluma Bundra Jaya menjadi bupati defenitif sudah sesuai aturan.
Mendagri Gawaman Fauzi kata dia sudah memberhentikan Murman Efendi sebagai bupati dan meminta DPRD memproses penetapan Wabup Bundra Jaya yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Bupati Seluma menjadi bupati defenitif.
"Selain itu surat permintaan Pak Murman Efendi kepada Mendagri yang meminta penundaan pelantikan Plt bupati menjadi bupati defenitif juga sudah ditolak berdasarkan surat Mendagri nomor 132 tahun 2012," katanya.
Untuk itu kata dia, Pemprov Bengkulu bersama seluruh Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yakni Kapolda, Danrem Kajati dan Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu mendukung anggota DPRD Seluma untuk memproses pelantikan Bundra Jaya sebagai bupati defenitif.
Gubernur mengimbau seluruh warga Seluma agar menghormati proses hukum dan tidak terpancing tindakan anarkis sejumlah orang yang berdemo di Kantor DPRD Seluma itu.
Jumpa pers itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Zaryana Rait yang mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Seluma sudah lama menginginkan keberadaan bupati yang defenitif.
"Aksi beberapa orang kemarin di Kantor DPRD Seluma sama sekali tidak mewakili masyarakat Seluma," katanya.
Ia mengatakan proses penetapan bupati defenitif sudah berada di wilayah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma yang akan menjadwalkan paripurna pelantikan bupati defenitif Seluma. (ANT
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Empat anggota ditugaskan untuk melakukan pengawalan melekat kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma sehingga beliau dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tenang," kata Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjen Pol Benny Mokalu kepada wartawan di Bengkulu, Jumat.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah bersama Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kapolda Bengkulu menggelar jumpa pers terkait kasus unjukrasa berakhir ricuh antara warga pendukung mantan Bupati Seluma Murman Efendi dengan aparat kepolisian pada Kamis (3/1).
Aksi lebih dari 200 orang massa pendukung mantan Bupati Seluma Murman Efendi berakhir ricuh setelah pengunjukrasa melempari polisi dan bangunan kantor dengan batu.
Unjuk rasa awalnya berlangsung damai dimana massa meminta Anggota DPRD menghentikan proses pelantikan Wakil Bupati Seluma Bundra Jaya menjadi bupati defenitif menggantikan Murman Efendi yang diberhentikan Mendagri setelah divonis penjara selama dua tahun akibat kasus suap.
"Dengan kondisi ini kami memutuskan untuk menempatkan empat anggota untuk mengawal Ketua DPRD sehingga proses penetapan bupati defenitif berjalan lancar," tambah Kapolda.
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan proses pengangkatan Wabup Seluma Bundra Jaya menjadi bupati defenitif sudah sesuai aturan.
Mendagri Gawaman Fauzi kata dia sudah memberhentikan Murman Efendi sebagai bupati dan meminta DPRD memproses penetapan Wabup Bundra Jaya yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Bupati Seluma menjadi bupati defenitif.
"Selain itu surat permintaan Pak Murman Efendi kepada Mendagri yang meminta penundaan pelantikan Plt bupati menjadi bupati defenitif juga sudah ditolak berdasarkan surat Mendagri nomor 132 tahun 2012," katanya.
Untuk itu kata dia, Pemprov Bengkulu bersama seluruh Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yakni Kapolda, Danrem Kajati dan Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu mendukung anggota DPRD Seluma untuk memproses pelantikan Bundra Jaya sebagai bupati defenitif.
Gubernur mengimbau seluruh warga Seluma agar menghormati proses hukum dan tidak terpancing tindakan anarkis sejumlah orang yang berdemo di Kantor DPRD Seluma itu.
Jumpa pers itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Zaryana Rait yang mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Seluma sudah lama menginginkan keberadaan bupati yang defenitif.
"Aksi beberapa orang kemarin di Kantor DPRD Seluma sama sekali tidak mewakili masyarakat Seluma," katanya.
Ia mengatakan proses penetapan bupati defenitif sudah berada di wilayah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma yang akan menjadwalkan paripurna pelantikan bupati defenitif Seluma. (ANT
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013