![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/9496/pendanaan-baru-untuk-proteksi-iklim&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2012/08/20120804hutannnnn.jpg&description="Pendanaan baru untuk proteksi iklim"){kind=link}
Jakarta (ANTARA Bengkulu) - Bank Dunia mengumumkan pendanaan baru yang disumbangkan oleh Finlandia, Jerman, dan Norwegia total sebesar 180 juta dolar AS kepada Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) yang diadministrasikan Bank Dunia.
"Hutan terus berkurang seiring dengan upaya dunia untuk menempuh jalan pertumbuhan hijau dan karbon rendah terus meningkat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di depan," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rachel Kyte, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Karena itu, menurut Kyte, Bank Dunia merasa sangat senang dengan adanya perwujudan komitmen yang berkelanjutan dari komunitas negara-negara donor dalam mendukung FCPF.
FCPF didirikan oleh lembaga keuangan multilateral tersebut untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang untuk pengurangan emisi karbondioksida yang dicapai negara-negara tersebut dalam menjaga kelestarian hutan mereka.
Sumbangan pendanaan baru tersebut membawa kapitalisasi FCPF mencapai 650 juta dolar AS serta menjamin adanya dukungan berkelanjutan sebagai upaya bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi hilangnya luas cakupan hutan dan tingkat emisi gas rumah kaca.
FCPF terdiri antara lain atas jenis pendanaan Dana Kesiapan (sekitar 260 juta dolar AS) yang menyediakan pembiayaan bagi negara-negara berkembang untuk merencanakan strategi nasional mereka dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sedangkan jenis pendanaan lainnya adalah Dana Karbon (390 juta dolar AS) yang menyediakan pembayaran setelah verifikasi bahwa emisi benar-benar telah berkurang berdasarkan program REDD+ yang dijalankan di negara-negara tersebut.
Di Indonesia, sejumlah lembaga kementerian telah membuat berbagai rencana aksi terkait dengan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim, seperti KKP yang telah menggelar program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) untuk 48 desa pesisir di 16 kabupaten-kota sebagai upaya memperkuat ekonomi dan mengurangi dampak perubahan iklim.
"Program PDPT ini bermuara pada pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, siaga bencana serta perubahan iklim," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Kamis (13/12).
Beragam program tersebut diwujudkan dalam bentuk seperti pembuatan dan atau peningkatan jalan dengan total 37,3 km, sarana air bersih sebanyak 86 unit, MCK sebanyak 110 unit, rehabilitasi rumah nelayan 17 unit, serta penanaman sebanyak 576 ribu vegetasi pantai berupa mangrove, ketapang, dan cemara udang.
Sebanyak 16 kabupaten-kota yang lokasi program PDPT adalah Kabupaten Asahan, Pesisir Selatan, Kaur, Tangerang, Sukabumi, Kendal, Kulon Progo, Pacitan, Pontianak, Kotawaringin Barat, Banjar, Pinrang, Parigi Moutong, Bau-Bau, Seram Bagian Barat dan Teluk Wondama. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Hutan terus berkurang seiring dengan upaya dunia untuk menempuh jalan pertumbuhan hijau dan karbon rendah terus meningkat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di depan," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rachel Kyte, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Karena itu, menurut Kyte, Bank Dunia merasa sangat senang dengan adanya perwujudan komitmen yang berkelanjutan dari komunitas negara-negara donor dalam mendukung FCPF.
FCPF didirikan oleh lembaga keuangan multilateral tersebut untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara berkembang untuk pengurangan emisi karbondioksida yang dicapai negara-negara tersebut dalam menjaga kelestarian hutan mereka.
Sumbangan pendanaan baru tersebut membawa kapitalisasi FCPF mencapai 650 juta dolar AS serta menjamin adanya dukungan berkelanjutan sebagai upaya bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi hilangnya luas cakupan hutan dan tingkat emisi gas rumah kaca.
FCPF terdiri antara lain atas jenis pendanaan Dana Kesiapan (sekitar 260 juta dolar AS) yang menyediakan pembiayaan bagi negara-negara berkembang untuk merencanakan strategi nasional mereka dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sedangkan jenis pendanaan lainnya adalah Dana Karbon (390 juta dolar AS) yang menyediakan pembayaran setelah verifikasi bahwa emisi benar-benar telah berkurang berdasarkan program REDD+ yang dijalankan di negara-negara tersebut.
Di Indonesia, sejumlah lembaga kementerian telah membuat berbagai rencana aksi terkait dengan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim, seperti KKP yang telah menggelar program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) untuk 48 desa pesisir di 16 kabupaten-kota sebagai upaya memperkuat ekonomi dan mengurangi dampak perubahan iklim.
"Program PDPT ini bermuara pada pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, siaga bencana serta perubahan iklim," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Kamis (13/12).
Beragam program tersebut diwujudkan dalam bentuk seperti pembuatan dan atau peningkatan jalan dengan total 37,3 km, sarana air bersih sebanyak 86 unit, MCK sebanyak 110 unit, rehabilitasi rumah nelayan 17 unit, serta penanaman sebanyak 576 ribu vegetasi pantai berupa mangrove, ketapang, dan cemara udang.
Sebanyak 16 kabupaten-kota yang lokasi program PDPT adalah Kabupaten Asahan, Pesisir Selatan, Kaur, Tangerang, Sukabumi, Kendal, Kulon Progo, Pacitan, Pontianak, Kotawaringin Barat, Banjar, Pinrang, Parigi Moutong, Bau-Bau, Seram Bagian Barat dan Teluk Wondama. (ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013