Yangon (ANTARA) - Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar dalam demonstrasi anti-kudeta pada hari Minggu, setelah malam yang menakutkan ketika penduduk membentuk patroli dan tentara membatalkan undang-undang yang melindungi kebebasan.
Mahasiswa teknik melakukan aksi long march melewati pusat kota Yangon, kota terbesar, dengan mengenakan pakaian putih dan membawa plakat menuntut pembebasan mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih pada 1 Februari.
Konvoi ribuan pengendara sepeda motor dan mobil juga melewati ibu kota Naypyitaw, dengan pengunjuk rasa memegang gambar wajah Suu Kyi.
Penahanan Suu Kyi, dengan tuduhan mengimpor walkie-talkie, akan berakhir pada hari Senin. Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tentang apa yang akan terjadi.
Lebih dari 384 orang telah ditahan sejak kudeta, kata kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dalam gelombang penangkapan yang sebagian besar dilakukan setiap malam.
Banyak pengunjuk rasa di Yangon membawa tanda-tanda yang menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan penculikan orang di malam hari.
Penduduk bersatu pada Sabtu malam untuk berpatroli di jalan-jalan di Yangon dan kota kedua Mandalay, takut akan serangan penangkapan serta kejahatan umum setelah junta militer memerintahkan untuk membebaskan ribuan tahanan.
Di lingkungan yang berbeda, kelompok yang sebagian besar pria muda menggedor panci dan wajan untuk membunyikan alarm saat mereka mengejar orang yang mencurigakan.
Pada Sabtu malam, tentara memberlakukan kembali undang-undang yang mewajibkan orang untuk melaporkan pengunjung yang bermalam ke rumah mereka, menangguhkan undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan, dan memerintahkan penangkapan pendukung dari protes massal.
Kudeta tersebut telah memicu protes jalanan terbesar selama lebih dari satu dekade dan telah dikecam oleh negara-negara Barat.
Amerika Serikat mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa dan negara-negara lain juga mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut.
Sumber : Reuters
