Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan satu-satunya solusi efisiensi pada tantangan yang dialami startup digital di Indonesia.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, ditemui di Jakarta, Kamis (1/11) melihat startup digital sekarang sedang melakukan normalisasi dari keadaan sebelumnya. Ketika pandemi, khususnya 2021, permintaan terhadap jasa mereka sangat tinggi sehingga menyebabkan harga juga tinggi.
Saat itu mereka masih mendapatkan banyak dana. Kondisi saat itu, menurut Tauhid, belum normal.
"Sekarang normalisasi untuk menuju titik keseimbangan baru," kata Tauhid.
Startup digital memang harus melakukan efisiensi supaya menemukan keseimbangan untuk kondisi mereka, namun, PHK bukan satu-satunya bentuk efisiensi. Setiap startup bisa saja mengalami masalah yang berbeda.
Misalnya, pada sebuah startup, tantangan yang mereka hadapi adalah biaya riset dan pengembangan naik, sementara biaya pemasaran turun. Startup bisa menyesuaikan pengeluaran atas kebutuhan-kebutuhan itu.
Cara lain yang bisa ditempuh selain mengadakan PHK, menurut INDEF, antara lain memotong gaji direksi, dividen atau kompensasi bagi pendiri.
PHK memang langkah yang paling mudah bagi bisnis untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya operasional untuk sumber daya manusia umumnya yang terbesar kedua setelah teknologi.
PHK, kata Tauhid, adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan, tapi, sebisa mungkin dihindari.
"Sebisa mungkin efisiensi yang dilakukan...misalnya, biaya operasional bisa dikurangi, investasi apa yang bisa ditunda," kata Tauhid.
Efisiensi juga bisa dilakukan dengan mengubah struktur jam kerja.
Dunia startup sedang menghadapi tantangan secara global, salah satunya suku bunga yang naik sehingga investor berhati-hati dalam menanamkan modal mereka.
INDEF melihat Merah Putih Fund, lembaga pendanaan gabungan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk startup, bisa dioptimalkan sambil tetap memegang prinsip kehati-hatian.
Dana itu bisa diberikan kepada perusahaan yang menjanjikan sambil melihat tingkat kematangan startup dan periode pengembalian modal.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar nilai PHK bukan satu-satunya solusi startup digital
