Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi.
Airlangga mengatakan jaminan pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur dalam memastikan keberlangsungan layanan gizi bagi para penerima manfaat.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.
Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung target penerima manfaat program MBG sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026.
Ia menilai program MBG mampu menggerakkan perekonomian karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga arus kas pelaksana menjadi kuat dan stabil, sekaligus mendorong investasi lokal, usaha kecil, dan ekonomi daerah.
Model bisnis SPPG dinilai menarik karena pembayaran dilakukan sebelum proses produksi, sehingga memberikan kepastian arus kas, mempercepat perputaran modal, dan mendorong replikasi unit dapur baru.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
Di daerah seperti Lamongan, kata Airlangga, terdapat partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG, yang mencerminkan efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Airlangga menjelaskan, dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan menyalurkan hampir Rp80 triliun ke tingkat akar rumput (grassroot). Nilai tersebut melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat mendekati Rp37 triliun secara nasional.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Airlangga, penyaluran dana Rp80 triliun per kuartal secara langsung ke masyarakat akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Selain itu, program MBG juga diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan perhitungan bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru.
Airlangga menghitung kontribusi MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap dapat memberikan tambahan sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional pada periode pelaksanaan 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.
