Puluhan warga Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma berunjukrasa di kantor bupati Seluma, Senin pagi, mendesak bupati mencabut SK Kepala Desa Rawa Indah, Rubimanto karena dinilai tidak transparan dalam memimpin pemerintahan desa.
Dari pantauan di lokasi unjuk rasa, warga datang dengan membawa pengeras suara dan berbagai macam spanduk tuntutan yang mempertanyakan sejumlah program desa yang dinilai tidak tepat sasaran hingga dugaan penyelewenangan.
Perwakilan warga, Jaya mengatakan, ada berbagai alasan warga menuntut kades tidak lagi menjabat antara lain pengelolaan dana desa yang tidak jelas, pengurusan syarat bantuan yang dimintai biaya, hingga mengenai bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran.
"Yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini banyak, tetapi yang didata hanya 36 orang saja, itu yang kami pertanyakan. Maka dari itu kami meminta agar bupati segera memberhentikan kades," kata Jaya.
Menurutnya, sebagian besar warga menyesal pernah memilih kades tersebut sebagai pengurus desa. Hingga saat ini sebanyak 690 warga desa sudah membubuhkan tandatangan tidak lagi mengakui yang bersangkutan sebagai kades.
"Bahkan banyak Ketua RT mengundurkan diri serentak karena tidak dilibatkan dalam program-program desa, ini membuat situasi di desa tidak lagi nyaman dan kades gagal membangun persatuan desa kami," kata Jaya.
Asisten III Setda Seluma, Marhakidinata yang menerima perwakilan warga mengatakan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut.
"Kami akan bentuk tim gabungan dan turun langsung ke desa, mencari tahu kebenaran dari keluhan warga. Kalau mengenai pemberhentian kades ini kan ada mekanismenya, ada prosedurnya, harus diproses terlebih dahulu di Inspektorat" jelasnya.
Tim ini nantinya terdiri dari beberapa OPD termasuk inspektorat karena berkaitan dengan pemeriksaan dana desa.
Setelah menyampaikan aspirasinya, warga membubarkan diri dengan tertib.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Dari pantauan di lokasi unjuk rasa, warga datang dengan membawa pengeras suara dan berbagai macam spanduk tuntutan yang mempertanyakan sejumlah program desa yang dinilai tidak tepat sasaran hingga dugaan penyelewenangan.
Perwakilan warga, Jaya mengatakan, ada berbagai alasan warga menuntut kades tidak lagi menjabat antara lain pengelolaan dana desa yang tidak jelas, pengurusan syarat bantuan yang dimintai biaya, hingga mengenai bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran.
"Yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini banyak, tetapi yang didata hanya 36 orang saja, itu yang kami pertanyakan. Maka dari itu kami meminta agar bupati segera memberhentikan kades," kata Jaya.
Menurutnya, sebagian besar warga menyesal pernah memilih kades tersebut sebagai pengurus desa. Hingga saat ini sebanyak 690 warga desa sudah membubuhkan tandatangan tidak lagi mengakui yang bersangkutan sebagai kades.
"Bahkan banyak Ketua RT mengundurkan diri serentak karena tidak dilibatkan dalam program-program desa, ini membuat situasi di desa tidak lagi nyaman dan kades gagal membangun persatuan desa kami," kata Jaya.
Asisten III Setda Seluma, Marhakidinata yang menerima perwakilan warga mengatakan akan membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut.
"Kami akan bentuk tim gabungan dan turun langsung ke desa, mencari tahu kebenaran dari keluhan warga. Kalau mengenai pemberhentian kades ini kan ada mekanismenya, ada prosedurnya, harus diproses terlebih dahulu di Inspektorat" jelasnya.
Tim ini nantinya terdiri dari beberapa OPD termasuk inspektorat karena berkaitan dengan pemeriksaan dana desa.
Setelah menyampaikan aspirasinya, warga membubarkan diri dengan tertib.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020