Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu mencatat realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di provinsi itu baru mencapai 27 persen dari total Rp556, 9 miliar dana yang dianggarkan di seluruh kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto menilai, lambatnya realisasi anggaran tersebut salah satunya disebabkan pemerintah daerah setempat tidak memetakan permasalahan terkait pandemi COVID-19 sehingga alokasi anggaran yang tersedia tidak banyak terserap.
"Harusnya pemerintah daerah bisa memetakan masalah dan segera menggunakan sisa anggaran tak terduga yang sudah dialokasikan" kata dia di Bengkulu, Jumat.
Menurutnya, banyaknya sisa anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang belum terserap itu bisa digunakan untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi dengan pemberian stimulus kepada pelaku usaha khususnya UMKM.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sependapat dengan hal tersebut. Kata dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerahnya.
Namun, Rohidin juga menekankan agar sisa anggaran yang ada juga dialokasikan untuk pemenuhan alat-alat kesehatan bagi tenaga medis yang menangani kasus COVID-19 dan kegiatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang masih mengalami dampak pandemi virus corona jenis baru.
"Sementara sisa anggaran penanganan COVID-19 tetap kita fokuskan kepada alokasi penyediaan alat kesehatan, jaminan sosial dan pemulihan ekonomi," paparnya.
Disisi lain, Sekretaris Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi persoalan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Dempo Xler mengatakan langkah Pemprov Bengkulu yang baru akan mempercepat penggunaan anggaran itu terlambat.
Sebab, kata dia, banyak masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan lagi bantuan dari pemerintah daerah, berbeda dengan situasi diawal-awal masa pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi.
"Bantuan COVID-19 itu dibutuhkan masyaraka ketika awal-awal dimana masyarakat tidak dapat beraktivitas, tetapi jika bantuan itu saat ini baru hendak dipakai masyarakat sudah tidak terlalu membutukan karena mereka sudah bisa mencari nafkah seperti biasanya," ucap Dempo.
Politisi PAN itu membeberkan dari Rp38,4 miliar anggaran penanganan COVID-19 milik Pemprov Bengkulu dari April lalu hanya mampu terserap sebesar Rp15,2 miliar saja.
Menurutnya, konsep awal penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 itu adalah untuk bantuan sembako, bantuan kesehatan dan bantuan tunai.
Namun, kata dia, hingga hari ini bantuan tunai itu terealisasi sedangkan kemungkinan akhir Agustus mendatang sudah dilakukan pembahasan APBD Perubahan yang mengakibatkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 tersebut harus dikembalikan.
"Artinya progres gubernur dalam mengerjakan anggaran ini sangat kurang karena kalau sudah bicara nanti, rakyat tidak butuh lagi," tegasnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020