Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan yang juga mengatur sanksi denda kepada pelanggar.
Penerbitan Pergub itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sehingga sanksi denda akan berlaku bagi pelanggar protokol kesehatan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar mengatakan Pergub tersebut membedakan penerapan sanksi antara perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum.
Menurut dia, untuk perorangan yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan membuat kerumunan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial dan denda Rp100 ribu.
"Kalau kerja sosial itu nanti bisa bermacam jenisnya, bisa membersihkan fasilitas umum, membersihkan area pemakaman dan membantu kami mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, sanksi sosial ini berlaku selama satu jam saja," kata Murlin di Bengkulu, Sabtu (29/8).
Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak mewajibkan karyawannya menggunakan masker, tidak menyediakan fasilitas cuci tangan dan tidak mengatur jarak antara pelanggan akan dikenakan sanksi berjenjang mulai dari teguran lisan, denda Rp1 juta, penghentian sementara dan hingga pencabutan izin usaha.
Murlin menjelaskan untuk denda nantinya dapat dibayarkan langsung oleh perorangan atau pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan ke kas daerah Provinsi Bengkulu.
"Tetapi tujuan kita bukan untuk mengumpulkan uang denda sebanyak-banyaknya, tujuan kita agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehata, kalau denda itu supaya ada efek jera saja dan masyarakat tidak mengulangi lagi kesalahannya," papar Murlin.
Ia menambahkan Pergub tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan kemungkinan akan efektif diterapkan dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Selama tahap sosialisasi, kata Murlin, pihaknya akan terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga angka kasus positif COVID-19 di daerah itu dapat ditekan.
"Pergub itu akan disosialisasikan dulu selama satu bulan ke depan setelah itu baru berlaku dan kami pastikan Satpol PP bersama TNI/Polri akan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan serta dalam waktu dekat kami juga akan melakukan apel akbar," kata Murlin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Penerbitan Pergub itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sehingga sanksi denda akan berlaku bagi pelanggar protokol kesehatan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar mengatakan Pergub tersebut membedakan penerapan sanksi antara perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum.
Menurut dia, untuk perorangan yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan membuat kerumunan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial dan denda Rp100 ribu.
"Kalau kerja sosial itu nanti bisa bermacam jenisnya, bisa membersihkan fasilitas umum, membersihkan area pemakaman dan membantu kami mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, sanksi sosial ini berlaku selama satu jam saja," kata Murlin di Bengkulu, Sabtu (29/8).
Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak mewajibkan karyawannya menggunakan masker, tidak menyediakan fasilitas cuci tangan dan tidak mengatur jarak antara pelanggan akan dikenakan sanksi berjenjang mulai dari teguran lisan, denda Rp1 juta, penghentian sementara dan hingga pencabutan izin usaha.
Murlin menjelaskan untuk denda nantinya dapat dibayarkan langsung oleh perorangan atau pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan ke kas daerah Provinsi Bengkulu.
"Tetapi tujuan kita bukan untuk mengumpulkan uang denda sebanyak-banyaknya, tujuan kita agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehata, kalau denda itu supaya ada efek jera saja dan masyarakat tidak mengulangi lagi kesalahannya," papar Murlin.
Ia menambahkan Pergub tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan kemungkinan akan efektif diterapkan dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Selama tahap sosialisasi, kata Murlin, pihaknya akan terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga angka kasus positif COVID-19 di daerah itu dapat ditekan.
"Pergub itu akan disosialisasikan dulu selama satu bulan ke depan setelah itu baru berlaku dan kami pastikan Satpol PP bersama TNI/Polri akan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan serta dalam waktu dekat kami juga akan melakukan apel akbar," kata Murlin.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020