Mamuju (ANTARA Bengkulu) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pemerintah telah
menggelontorkan anggaran besar, Rp1,3 triliun, untuk kegiatan Sensus
Pertanian (SP) yang dijadwalkan berlangsung 1-31 Mei 2013.
"Kegiatan sensus pertanian ini memang membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Makanya, kegiatan ini hanya dilaksanakan sekali dalam 10 tahun," kata Direktur Statistik Peternakan Perikanan dan Perkebunan BPS, Tanda Sirait, saat berada di Mamuju, Jum`at.
Dana sebesar itu untuk membiayai kegiatan sensus di 33 provinsi di Indonesia.
"Untuk alokasi anggaran di Sulbar saya tidak hafal. Yang jelas, alokasi dana SP secara nasional mencapai angka Rp1,3 triliun," ungkapnya.
Dia menyampaikan, alokasi dana ini dimanfaatkan mulai dari proses persiapan hingga pengolahan data hasil SP pada akhir September 2013.
Kegiatan SP membutuhkan dana yang besar untuk biaya operasional termasuk gaji para petugas pencacah yang telah direktut oleh masing-masing BPS provinsi.
"Jumlah petugas pelaksanaan SP di seluruh Indonesia yang dilibatkan mencapai 300 ribu orang," katanya.
Petugas sensus, kata dia, diikat dengan perjanjian pengumpulan data pertanian dengan jumlah honor masing-masing Rp2,5 juta.
BPS akan mendata secara rinci seputar pendapatan petani per tahun. Bahkan, pada 2014 BPS akan mendata ongkos yang petani keluarkan.
"Kita berharap para petani di Indonesia terlebih di Sulbar agar memberikan data akurat jika didatangi oleh petugas pencacahan," kata Sirait. (ANTARA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kegiatan sensus pertanian ini memang membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Makanya, kegiatan ini hanya dilaksanakan sekali dalam 10 tahun," kata Direktur Statistik Peternakan Perikanan dan Perkebunan BPS, Tanda Sirait, saat berada di Mamuju, Jum`at.
Dana sebesar itu untuk membiayai kegiatan sensus di 33 provinsi di Indonesia.
"Untuk alokasi anggaran di Sulbar saya tidak hafal. Yang jelas, alokasi dana SP secara nasional mencapai angka Rp1,3 triliun," ungkapnya.
Dia menyampaikan, alokasi dana ini dimanfaatkan mulai dari proses persiapan hingga pengolahan data hasil SP pada akhir September 2013.
Kegiatan SP membutuhkan dana yang besar untuk biaya operasional termasuk gaji para petugas pencacah yang telah direktut oleh masing-masing BPS provinsi.
"Jumlah petugas pelaksanaan SP di seluruh Indonesia yang dilibatkan mencapai 300 ribu orang," katanya.
Petugas sensus, kata dia, diikat dengan perjanjian pengumpulan data pertanian dengan jumlah honor masing-masing Rp2,5 juta.
BPS akan mendata secara rinci seputar pendapatan petani per tahun. Bahkan, pada 2014 BPS akan mendata ongkos yang petani keluarkan.
"Kita berharap para petani di Indonesia terlebih di Sulbar agar memberikan data akurat jika didatangi oleh petugas pencacahan," kata Sirait. (ANTARA)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013