Jakarta (Antara Bengkulu) - Anggota delegasi Indonesia untuk Perundingan Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Tradisional (IGSSF) Riza Damanik mengatakan, ada upaya negara industri menekan Indonesia untuk mengangkat subsidi bagi nelayan.
"Ada upaya negara-negara industri membajak IGSSF untuk memperluas liberalisasi investasi dan perdagangan perikanan melalui instrumen WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)," kata Riza Damanik yang juga Direktur Eksekutif Institute Global Justice (IGJ) langsung dari Roma, Italia, kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia memaparkan, perundingan yang berlangsung di Roma sejak Senin (20/5) belum berhasil menyepakati definisi dan kriteria dari nelayan kecil.
Menurut dia, definisi itu diperlukan untuk nantinya digunakan menekan negara seperti Indonesia untuk mencabut subsidi bagi nelayan tradisional.
Selain itu, lanjutnya, tekanan tersebut juga dinilai untuk menekan agar investasi asing dibuka, ekspor bahan baku ditingkatkan, dan kran impor ikan tetap dibuka.
Riza mengemukakan, dalam perundingan itu, Indonesia mengusulkan beberapa kriteria antara lain keterbatasan modal usaha dan waktu melaut, menggunakan alat tangkap tradisional dan ramah lingkungan, serta mewariskan pengetahuan tradisional.
Kriteria lainnya adalah menangkap ikan sebagai kegiatan utama guna konsumsi sehari-hari, sebagian besar hasil tangkapan untuk pasar domestik, serta melanjutkan kearifan dan kebudayaan lokal.
Ia menegaskan bahwa dalam konteks perikanan, liberalisasi ekonomi akan menjadi ancaman serius terlebih naiknya harga BBM dinilai akan memukul sektor perikanan rakyat.
"Di saat yang sama, akses terhadap modal usaha akan semakin sulit bagi nelayan," katanya.
Riza juga menuturkan, hal tersebut diperparah dengan makin merajainya penanaman modal asing di sektor perikanan. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Ada upaya negara-negara industri membajak IGSSF untuk memperluas liberalisasi investasi dan perdagangan perikanan melalui instrumen WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)," kata Riza Damanik yang juga Direktur Eksekutif Institute Global Justice (IGJ) langsung dari Roma, Italia, kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia memaparkan, perundingan yang berlangsung di Roma sejak Senin (20/5) belum berhasil menyepakati definisi dan kriteria dari nelayan kecil.
Menurut dia, definisi itu diperlukan untuk nantinya digunakan menekan negara seperti Indonesia untuk mencabut subsidi bagi nelayan tradisional.
Selain itu, lanjutnya, tekanan tersebut juga dinilai untuk menekan agar investasi asing dibuka, ekspor bahan baku ditingkatkan, dan kran impor ikan tetap dibuka.
Riza mengemukakan, dalam perundingan itu, Indonesia mengusulkan beberapa kriteria antara lain keterbatasan modal usaha dan waktu melaut, menggunakan alat tangkap tradisional dan ramah lingkungan, serta mewariskan pengetahuan tradisional.
Kriteria lainnya adalah menangkap ikan sebagai kegiatan utama guna konsumsi sehari-hari, sebagian besar hasil tangkapan untuk pasar domestik, serta melanjutkan kearifan dan kebudayaan lokal.
Ia menegaskan bahwa dalam konteks perikanan, liberalisasi ekonomi akan menjadi ancaman serius terlebih naiknya harga BBM dinilai akan memukul sektor perikanan rakyat.
"Di saat yang sama, akses terhadap modal usaha akan semakin sulit bagi nelayan," katanya.
Riza juga menuturkan, hal tersebut diperparah dengan makin merajainya penanaman modal asing di sektor perikanan. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013