Bengkulu (Antara Bengkulu) - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) Provinsi Bengkulu Edi Hariyanto mendukung rencana pemerintah yang
akan menetapkan harga kedelai sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).
"Kami mendukung langkah pemerintah tentang HPP kedelai ini asalkan harga yang ditetapkan pemerintah itu mendukung kebutuhan dasar petani," kata Edi di Kota Bengkulu, Rabu.
Edi mengharapkan HPP kedelai yang akan ditetapkan pemerintah itu telah dikaji secara ekonomi dengan melihat kebutuhan dasar petani.
"Harus dilihat kebutuhan dasar petani berapa, lihat inflasinya berapa, ongkos produksi pertaniannya setelah itu baru kita tahu harga yang layak untuk dipatok, nah untuk itu harus ada pakar ekonomi karena merekalah yang lebih paham," katanya.
Pehatian pemerintah terhadap petani, menurut dia, hendaknya tidak hanya dengan menetapkan harga hasil pertanian tetapi juga hal-hal mendasar lainnya.
"Hal yang seharusnya diberikan kepada petani itu berupa perlindungan harga komoditas, jadi pemerintah itu harus mematok harga dan juga berani beli komoditas yang ditanam petani," kata dia.
Dengan langkah tersebut, menurut dia pemerintah dapat mensejahterakan petani sehingga hasil komoditas pertanian dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengimpor.
"Petani adalah orang yang paling marginal yang perlu kita proteksi, yang perlu kita lindungi apalagi kita mengaku negara agraris seharusnya keberpihakan kita terhadap petani harus lebih domain, dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani maka nantinya kita tidak lagi mengimpor kedelai dari luar," kata dia.
Salah satu pengusaha industri turunan kedelai, Nur mengatakan bahwa ia memerlukan sebanyak 50 Kg kedelai per hari untuk bahan tempe.
"Kalau selama ini ketersediaan kedelai di pasar untuk produksi tempe tidak ada masalah, tetapi harganya itu yang susah, karena harga kedelai tidak menentu, kadang naik kadang turun, tetapi turunnya tidak seberapa," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa produksi tempe miliknya memakai kedelai yang dijual di pasar yang didapatnya dengan kisaran harga 9.000 rupiah per kilogram.
Dia mengatakan bahwa penetapan HPP adalah suatu langkah bijak agar stabilitas komoditas kedelai di pasar terkontrol.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu akan sangat bagus, apalagi bagi kami industri kecil seperti usaha tempe ini. Kami pernah dengar ada subsidi kedelai pada waktu kenaikan harga kedelai dulu, namun kenyataannya kami tidak menerima subsidinya. Langkah HPP lebih baik dari semacam subsidi itu," kata dia.
Terkait harga ideal dari patokan harga kedelai, dia berharap nantinya akan berkisar pada harga Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogramnya.
"Kalau bisa lebih murah dari harga saat ini, mungkin sekitar Rp7.000, karena kalau harga kedelai mahal kami terpaksa menjual tempe dengan harga lebih tinggi, Kami memang tidak menaikkan harga di pasar, harga tetap tetapi kami mengecilkan cetakan tempenya, kalau tidak seperti itu tidak bisa memenuhi biaya produksi," katanya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kami mendukung langkah pemerintah tentang HPP kedelai ini asalkan harga yang ditetapkan pemerintah itu mendukung kebutuhan dasar petani," kata Edi di Kota Bengkulu, Rabu.
Edi mengharapkan HPP kedelai yang akan ditetapkan pemerintah itu telah dikaji secara ekonomi dengan melihat kebutuhan dasar petani.
"Harus dilihat kebutuhan dasar petani berapa, lihat inflasinya berapa, ongkos produksi pertaniannya setelah itu baru kita tahu harga yang layak untuk dipatok, nah untuk itu harus ada pakar ekonomi karena merekalah yang lebih paham," katanya.
Pehatian pemerintah terhadap petani, menurut dia, hendaknya tidak hanya dengan menetapkan harga hasil pertanian tetapi juga hal-hal mendasar lainnya.
"Hal yang seharusnya diberikan kepada petani itu berupa perlindungan harga komoditas, jadi pemerintah itu harus mematok harga dan juga berani beli komoditas yang ditanam petani," kata dia.
Dengan langkah tersebut, menurut dia pemerintah dapat mensejahterakan petani sehingga hasil komoditas pertanian dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa mengimpor.
"Petani adalah orang yang paling marginal yang perlu kita proteksi, yang perlu kita lindungi apalagi kita mengaku negara agraris seharusnya keberpihakan kita terhadap petani harus lebih domain, dengan keberpihakan pemerintah terhadap petani maka nantinya kita tidak lagi mengimpor kedelai dari luar," kata dia.
Salah satu pengusaha industri turunan kedelai, Nur mengatakan bahwa ia memerlukan sebanyak 50 Kg kedelai per hari untuk bahan tempe.
"Kalau selama ini ketersediaan kedelai di pasar untuk produksi tempe tidak ada masalah, tetapi harganya itu yang susah, karena harga kedelai tidak menentu, kadang naik kadang turun, tetapi turunnya tidak seberapa," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa produksi tempe miliknya memakai kedelai yang dijual di pasar yang didapatnya dengan kisaran harga 9.000 rupiah per kilogram.
Dia mengatakan bahwa penetapan HPP adalah suatu langkah bijak agar stabilitas komoditas kedelai di pasar terkontrol.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu akan sangat bagus, apalagi bagi kami industri kecil seperti usaha tempe ini. Kami pernah dengar ada subsidi kedelai pada waktu kenaikan harga kedelai dulu, namun kenyataannya kami tidak menerima subsidinya. Langkah HPP lebih baik dari semacam subsidi itu," kata dia.
Terkait harga ideal dari patokan harga kedelai, dia berharap nantinya akan berkisar pada harga Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogramnya.
"Kalau bisa lebih murah dari harga saat ini, mungkin sekitar Rp7.000, karena kalau harga kedelai mahal kami terpaksa menjual tempe dengan harga lebih tinggi, Kami memang tidak menaikkan harga di pasar, harga tetap tetapi kami mengecilkan cetakan tempenya, kalau tidak seperti itu tidak bisa memenuhi biaya produksi," katanya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013