Bengkulu (Antara Bengkulu) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Bengkulu mengharapkan keterlibatan dunia usaha dalam program
pengurangan resiko bencana di daerah itu.
"Keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana masih minim dan ini perlu didorong," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Kolendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan hal itu saat dialog tentang kebencanaan yang digelar Women Crisis Center (WCC) Bengkulu bekerjasama dengan BPBD Bengkulu.
Dalam dialog itu mengemuka bahwa perusahaan atau pihak swasta lebih dominan terlibat saat tanggap bencana dengan membagikan bantuan sosial kepada masyrakat.
"Sedangkan dalam program pengurangan resiko bencana masih minim, karena memang lebih mudah mengeluarkan anggaran saat tanggap bencana," katanya.
Menurutnya, sejumlah sektor swasta yang dapat dilibatkan dalam program Pengurangan Resiko Bencana (PRB) antara lain perbankan.
Sementara sektor pertambangan dan perkebunan menurutnya sulit, sebab sebagian besar tidak berkantor di Bengkulu.
"Tapi kami akan tetap menggagas ini, untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin terlibat," katanya.
Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu Joni Saputra mengatakan perusahaan nasional seperti Pertamina dan perusahaan lainnya agar difasilitasi oleh pemerintah pusat, lalu programnya dibagikan ke daerah.
Ia mencontohkan di Provinsi Bengkulu hanya sekelas depo atau penjualan bahan bakar minyak yang tidak bisa mengambil keputusan untuk pendanaan.
Menurutnya, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana atau Planas sangat strategis mengambil peran tersebut yakni mengakomodir bantuan dari pihak swasta dan mendistribusikan ke daerah.
Koordinator Program PRB WCC Bengkulu, Nurkholis Sastro mengatakan selain mendorong keterlibatan pihak swasta dalam PRB, dialog tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan petugas BPBD dalam PRB.
"Ada beberapa poin penting yang terangkum dalam dialog yang diikuti seluruh para pihak yang fokus pada kebencanaan ini selain keterlibatan swasta dalam PRB," katanya.
Ia mengatakan dalam dialog yang digelar di Kantor BPBD tersebut juga disepakati pentingnya dokumentasi tentang program-program PRB yang dilakukan sejumlah komunitas di Bengkulu. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana masih minim dan ini perlu didorong," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Kolendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan hal itu saat dialog tentang kebencanaan yang digelar Women Crisis Center (WCC) Bengkulu bekerjasama dengan BPBD Bengkulu.
Dalam dialog itu mengemuka bahwa perusahaan atau pihak swasta lebih dominan terlibat saat tanggap bencana dengan membagikan bantuan sosial kepada masyrakat.
"Sedangkan dalam program pengurangan resiko bencana masih minim, karena memang lebih mudah mengeluarkan anggaran saat tanggap bencana," katanya.
Menurutnya, sejumlah sektor swasta yang dapat dilibatkan dalam program Pengurangan Resiko Bencana (PRB) antara lain perbankan.
Sementara sektor pertambangan dan perkebunan menurutnya sulit, sebab sebagian besar tidak berkantor di Bengkulu.
"Tapi kami akan tetap menggagas ini, untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin terlibat," katanya.
Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu Joni Saputra mengatakan perusahaan nasional seperti Pertamina dan perusahaan lainnya agar difasilitasi oleh pemerintah pusat, lalu programnya dibagikan ke daerah.
Ia mencontohkan di Provinsi Bengkulu hanya sekelas depo atau penjualan bahan bakar minyak yang tidak bisa mengambil keputusan untuk pendanaan.
Menurutnya, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana atau Planas sangat strategis mengambil peran tersebut yakni mengakomodir bantuan dari pihak swasta dan mendistribusikan ke daerah.
Koordinator Program PRB WCC Bengkulu, Nurkholis Sastro mengatakan selain mendorong keterlibatan pihak swasta dalam PRB, dialog tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan petugas BPBD dalam PRB.
"Ada beberapa poin penting yang terangkum dalam dialog yang diikuti seluruh para pihak yang fokus pada kebencanaan ini selain keterlibatan swasta dalam PRB," katanya.
Ia mengatakan dalam dialog yang digelar di Kantor BPBD tersebut juga disepakati pentingnya dokumentasi tentang program-program PRB yang dilakukan sejumlah komunitas di Bengkulu. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013