Jakarta (ANTARA Bengkulu) - Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti mengatakan, tata tertib peliputan pers di Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibuat untuk menunjang kebebasan pers karena banyak wartawan palsu di gedung wakil rakyat yang telah mengganggu kinerja jurnalis sebenarnya.
"Di gedung DPR, banyak orang mengaku wartawan meski profesi sebenarnya adalah calo politik dan bahkan ada juga yang pekerjaannya hanya meminta uang kepada anggota dewan. Mereka inilah yang harus ditertibkan karena menghancurkan citra wartawan di mata wakil rakyat," kata Bambang dalam diskusi "Membedah Tatib Peliputan Pers Pada Kegiatan DPR" di Jakarta," Kamis.
Bambang kemudian bercerita bahwa dia mengenal bagaimana seorang kontraktor yang pernah menulis di media massa kemudian mengaku sebagai wartawan untuk masuk ke gedung DPR. Padahal sang kontraktor tersebut hanya melakukan lobi-lobi terhadap anggota dewan untuk memenangkan tender proyek tertentu.
"Sebenarnya inilah alasan mengapa untuk mendapatkan kartu peliputan tahunan di DPR, seorang wartawan harus menyertakan surat yang menyatakan bahwa penghasilan utamanya adalah sebagai karyawan perusahaan media," kata dia.
Bambang juga bercerita bagaimana dulu, ketika diundang oleh DPR dalam rapat dengan pendapat, ada seseorang mengira bahwa dia adalah anggota dewan dan kemudian tiba-tiba meminta uang.
"Pada intinya tata tertib peliputan ini bertujuan untuk memisahkan mana wartawan yang benar dan mana yang hanya berpura-pura, hanya mungkin ada beberapa rumusan yang harus diperbaiki," kata dia.
Namun dia mengingatkan bahwa peraturan tersebut seharusnya tidak dibuat oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melainkan oleh kelompok wartawan parlemen.
"Biarkan wartawan yang mengurus sendiri bagaimana sebaiknya mengatur diri mereka. Atau BURT bisa meminta bantuan pada asosiasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Indonesia untuk membuat peraturan yang lebih bisa diterima para pewarta," kata Bambang.
Dia yakin jika wartawan dilibatkan dalam pembuatan peraturan ini, protes dari kaum jurnalis tidak akan berdatangan. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Di gedung DPR, banyak orang mengaku wartawan meski profesi sebenarnya adalah calo politik dan bahkan ada juga yang pekerjaannya hanya meminta uang kepada anggota dewan. Mereka inilah yang harus ditertibkan karena menghancurkan citra wartawan di mata wakil rakyat," kata Bambang dalam diskusi "Membedah Tatib Peliputan Pers Pada Kegiatan DPR" di Jakarta," Kamis.
Bambang kemudian bercerita bahwa dia mengenal bagaimana seorang kontraktor yang pernah menulis di media massa kemudian mengaku sebagai wartawan untuk masuk ke gedung DPR. Padahal sang kontraktor tersebut hanya melakukan lobi-lobi terhadap anggota dewan untuk memenangkan tender proyek tertentu.
"Sebenarnya inilah alasan mengapa untuk mendapatkan kartu peliputan tahunan di DPR, seorang wartawan harus menyertakan surat yang menyatakan bahwa penghasilan utamanya adalah sebagai karyawan perusahaan media," kata dia.
Bambang juga bercerita bagaimana dulu, ketika diundang oleh DPR dalam rapat dengan pendapat, ada seseorang mengira bahwa dia adalah anggota dewan dan kemudian tiba-tiba meminta uang.
"Pada intinya tata tertib peliputan ini bertujuan untuk memisahkan mana wartawan yang benar dan mana yang hanya berpura-pura, hanya mungkin ada beberapa rumusan yang harus diperbaiki," kata dia.
Namun dia mengingatkan bahwa peraturan tersebut seharusnya tidak dibuat oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melainkan oleh kelompok wartawan parlemen.
"Biarkan wartawan yang mengurus sendiri bagaimana sebaiknya mengatur diri mereka. Atau BURT bisa meminta bantuan pada asosiasi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Indonesia untuk membuat peraturan yang lebih bisa diterima para pewarta," kata Bambang.
Dia yakin jika wartawan dilibatkan dalam pembuatan peraturan ini, protes dari kaum jurnalis tidak akan berdatangan. (ANT)
Editor : Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012