Jakarta (Antara Bengkulu) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mendesak aparat kepolisian yang mengamankan aksi demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk bertindak profesional dan menghindari cara-cara arogan dan anarkistis.
"Demonstrasi dan penolakan terhadap keputusan pemerintah dan DPR terkait kenaikan harga BBM dinilai sangat wajar sebagai bentuk penyampaian sikap dan aspirasi di alam demokrasi," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa.
Karena itu, kata Saleh, selain menjaga keamanan, maka aparat kepolisian pun semestinya dapat membantu para demonstran agar suara dan aspirasi mereka didengarkan.
Saleh mengatakan polisi seharusnya bersikap netral dalam mengamankan aksi demonstrasi. Kalaupun ada demonstran yang bersuara lantang dengan nada emosional, itu bukan ditujukan kepada aparat kepolisian.
"Namun kalau ditanggapi berlebihan, bisa saja emosi para pendemo malah justru berbalik arah kepada aparat yang ada di lapangan. Karena itu, polisi harus netral," tuturnya.
Aparat terprovokasi
Saleh mengatakan dari pantauan di media massa, sejauh ini ditemukan beberapa kasus aparat kepolisian terprovokasi melakukan tindak kekerasan. Bahkan, di antaranya ada yang sampai terlibat baku hantam dengan para pendemo.
"Rekaman video yang ditayangkan media adalah bukti yang sulit dibantah. Apa pun latar belakangnya, aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian tentu tidak bisa diterima," katanya.
Menurut Saleh, jangan sampai tindakan aparat itu menimbulkan antipati di tengah masyarakat. Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, bisa jadi malah berujung pada penolakan terhadap aparat kepolisian.
"Kalau itu yang terjadi, semua pihak akan dirugikan," ujarnya.
Aksi demonstrasi yang meluas di di beberapa wilayah Indonesia sebagian berakhir ricuh dan terpaksa dibubarkan aparat kepolisian. Di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, polisi dan pengamanan dalam DPR terpaksa mengamankan dan mengusir mahasiswa dan buruh yang mengganggu jalannya rapat paripurna pengesahan RUU APBNP menjadi undang-undang.
Di Makassar, pendemo juga terlibat bentrok dengan masyarakat yang marah karena aksi demonstrasi berlangsung ricuh dan merusak sejumlah fasilitas publik.
Di Jambi, kontributor Trans7 yang meliput demonstrasi di DPRD Jambi terluka bagian bawah matanya yang diduga terkena selongsong peluru gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian karena pendemo memaksa dan mendorong-dorong gerbang gedung legislatif.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Demonstrasi dan penolakan terhadap keputusan pemerintah dan DPR terkait kenaikan harga BBM dinilai sangat wajar sebagai bentuk penyampaian sikap dan aspirasi di alam demokrasi," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa.
Karena itu, kata Saleh, selain menjaga keamanan, maka aparat kepolisian pun semestinya dapat membantu para demonstran agar suara dan aspirasi mereka didengarkan.
Saleh mengatakan polisi seharusnya bersikap netral dalam mengamankan aksi demonstrasi. Kalaupun ada demonstran yang bersuara lantang dengan nada emosional, itu bukan ditujukan kepada aparat kepolisian.
"Namun kalau ditanggapi berlebihan, bisa saja emosi para pendemo malah justru berbalik arah kepada aparat yang ada di lapangan. Karena itu, polisi harus netral," tuturnya.
Aparat terprovokasi
Saleh mengatakan dari pantauan di media massa, sejauh ini ditemukan beberapa kasus aparat kepolisian terprovokasi melakukan tindak kekerasan. Bahkan, di antaranya ada yang sampai terlibat baku hantam dengan para pendemo.
"Rekaman video yang ditayangkan media adalah bukti yang sulit dibantah. Apa pun latar belakangnya, aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian tentu tidak bisa diterima," katanya.
Menurut Saleh, jangan sampai tindakan aparat itu menimbulkan antipati di tengah masyarakat. Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, bisa jadi malah berujung pada penolakan terhadap aparat kepolisian.
"Kalau itu yang terjadi, semua pihak akan dirugikan," ujarnya.
Aksi demonstrasi yang meluas di di beberapa wilayah Indonesia sebagian berakhir ricuh dan terpaksa dibubarkan aparat kepolisian. Di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, polisi dan pengamanan dalam DPR terpaksa mengamankan dan mengusir mahasiswa dan buruh yang mengganggu jalannya rapat paripurna pengesahan RUU APBNP menjadi undang-undang.
Di Makassar, pendemo juga terlibat bentrok dengan masyarakat yang marah karena aksi demonstrasi berlangsung ricuh dan merusak sejumlah fasilitas publik.
Di Jambi, kontributor Trans7 yang meliput demonstrasi di DPRD Jambi terluka bagian bawah matanya yang diduga terkena selongsong peluru gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian karena pendemo memaksa dan mendorong-dorong gerbang gedung legislatif.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013