Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan maupun kehutanan demi menjaga ketahanan pangan.
Ketua HKTI Provinsi Bengkulu Mohd. Gustiadi mengatakan saat ini kondisi penyuluh pertanian seperti sudah di ujung tanduk dan banyak penyuluh yang kehilangan arah karena tidak ada kepastian program kerja.
Salah satu penyebabnya, kata dia di Bengkulu, Senin, karena banyak pemangku kebijakan yang memanfaatkan keberadaan penyuluh pertanian hanya untuk kepentingan politik praktis semata sehingga dinilai penting bagi pemda untuk kembali mengoptimalkan peran para penyuluh pertanian ini dalam mewujudkan dan menciptakan ketahanan pangan.
Menurutnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ini penyuluh pertanian memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan dan menciptakan ketahanan pangan di suatu daerah.
Ia menilai penyuluh pertanian merupakan profesi yang sarat dengan pengabdian dan tanggungjawab, karena dituntut untuk bisa melahirkan petani yang mampu hidup sejahtera dan layak.
Namun, setelah terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menarik kewenangan penyuluhan pertanian ke pemerintah pusat dan provinsi membuat peranan penyuluh pertanian perlahan memudar.
Padahal, sebelumnya para penyuluh pertanian begitu semangat melakukan pembinaan kepada para petani, hingga memberikan dampak pada peningkatan hasil pertanian.
"Ketika para penyuluh kehilangan kharisma, tentu yang paling berkompeten dan bertanggungjawab untuk mengembalikannya adalah pemda," demikian Gustiadi.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Ketua HKTI Provinsi Bengkulu Mohd. Gustiadi mengatakan saat ini kondisi penyuluh pertanian seperti sudah di ujung tanduk dan banyak penyuluh yang kehilangan arah karena tidak ada kepastian program kerja.
Salah satu penyebabnya, kata dia di Bengkulu, Senin, karena banyak pemangku kebijakan yang memanfaatkan keberadaan penyuluh pertanian hanya untuk kepentingan politik praktis semata sehingga dinilai penting bagi pemda untuk kembali mengoptimalkan peran para penyuluh pertanian ini dalam mewujudkan dan menciptakan ketahanan pangan.
Menurutnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ini penyuluh pertanian memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan dan menciptakan ketahanan pangan di suatu daerah.
Ia menilai penyuluh pertanian merupakan profesi yang sarat dengan pengabdian dan tanggungjawab, karena dituntut untuk bisa melahirkan petani yang mampu hidup sejahtera dan layak.
Namun, setelah terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menarik kewenangan penyuluhan pertanian ke pemerintah pusat dan provinsi membuat peranan penyuluh pertanian perlahan memudar.
Padahal, sebelumnya para penyuluh pertanian begitu semangat melakukan pembinaan kepada para petani, hingga memberikan dampak pada peningkatan hasil pertanian.
"Ketika para penyuluh kehilangan kharisma, tentu yang paling berkompeten dan bertanggungjawab untuk mengembalikannya adalah pemda," demikian Gustiadi.*
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021