Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendukung program imbal dagang yang digagas pemerintah pusat sebagai cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan mengajak para pengusaha lokal memanfaatkan program tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Jumat, mengatakan pemprov dalam waktu dekat akan mulai mensosialisasikan dan melakukan pemetaan serta identifikasi pelaku usaha mana saja yang bisa diikutkan dalam program imbal dagang.
Untuk itu Pemprov Bengkulu telah mengeluarkan regulasi melalui surat keputusan gubernur untuk membentuk tim peningkatan dan percepatan ekspor produk unggulan provinsi itu.
"Kegiatan ini dapat mendongkrak peningkatan ekspor daerah dan pemerintah daerah siap berkoordinasi serta menyampaikan peta produk dan perusahaan yang akan ikut dalam program imbal beli atau imbal dagang tersebut," kata Hamka.
Hamka menyakini program imbal dagang atau barter ini bisa memacu pertumbuhan industri dalam negeri, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, menghemat devisa dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, kendati masih ada pihak yang beranggapan jika skema imbal dagang ini merupakan transaksi kuno dan sudah tidak relevan lagi.
Menurutnya, skema imbal dagang ini dapat menjadi solusi terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu yang menurun, berbarengan dengan penurunan nilai ekspor dalam tiga tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan total ekspor Provinsi Bengkulu pada April 2021 mencapai 15,63 juta dolar AS atau turun sebesar 0,94 persen dibandingkan Maret 2021 yang tercatat 15,78 juta dollar AS.
Adapun beberapa komoditas yang menjadi produk unggulan Provinsi Bengkulu yaitu cangkang kelapa sawit, batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, kopi, hasil laut, dan sarang burung walet.
Selain penurunan volume dan nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga menurun disebabkan pandemi COVID-19.
"Kami mengajak pelaku usaha dan eksportir untuk saling bahu-membahu memajukan produk ekspor Bengkulu agar menjadi barang industri, baik ke Asia maupun ke Eropa yang selama ini belum dilakukan. Untuk itulah perlu upaya menangani permasalahan perdagangan luar negeri dengan jalan imbal dagang," kata Hamka.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Jumat, mengatakan pemprov dalam waktu dekat akan mulai mensosialisasikan dan melakukan pemetaan serta identifikasi pelaku usaha mana saja yang bisa diikutkan dalam program imbal dagang.
Untuk itu Pemprov Bengkulu telah mengeluarkan regulasi melalui surat keputusan gubernur untuk membentuk tim peningkatan dan percepatan ekspor produk unggulan provinsi itu.
"Kegiatan ini dapat mendongkrak peningkatan ekspor daerah dan pemerintah daerah siap berkoordinasi serta menyampaikan peta produk dan perusahaan yang akan ikut dalam program imbal beli atau imbal dagang tersebut," kata Hamka.
Hamka menyakini program imbal dagang atau barter ini bisa memacu pertumbuhan industri dalam negeri, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, menghemat devisa dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional, kendati masih ada pihak yang beranggapan jika skema imbal dagang ini merupakan transaksi kuno dan sudah tidak relevan lagi.
Menurutnya, skema imbal dagang ini dapat menjadi solusi terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu yang menurun, berbarengan dengan penurunan nilai ekspor dalam tiga tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan total ekspor Provinsi Bengkulu pada April 2021 mencapai 15,63 juta dolar AS atau turun sebesar 0,94 persen dibandingkan Maret 2021 yang tercatat 15,78 juta dollar AS.
Adapun beberapa komoditas yang menjadi produk unggulan Provinsi Bengkulu yaitu cangkang kelapa sawit, batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, kopi, hasil laut, dan sarang burung walet.
Selain penurunan volume dan nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga menurun disebabkan pandemi COVID-19.
"Kami mengajak pelaku usaha dan eksportir untuk saling bahu-membahu memajukan produk ekspor Bengkulu agar menjadi barang industri, baik ke Asia maupun ke Eropa yang selama ini belum dilakukan. Untuk itulah perlu upaya menangani permasalahan perdagangan luar negeri dengan jalan imbal dagang," kata Hamka.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021