Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu Robi Nababan meminta pemerintah Kota Bengkulu mengevaluasi efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro karena dinilai kurang efektif menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19.
"Dampaknya terutama bagi perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang tidak bekerja maka tidak bisa makan, sehingga dengan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup," kata Robi di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan bagi pejabat atau aparatur sipil negara yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulan tidak merasakan dampak nyata dari aturan PPKM sebab mereka dengan berdiam diri di rumah tetap menerima gaji dan tunjangan dengan lancar dan utuh.
Lanjut Robi, setiap masyarakat akan patuh untuk tetap berdiam diri di rumah jika pemerintah dapat berkomitmen untuk melaksanakan perintah Pasal 55 (1) UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, dengan pemberlajuan PPKM ia menilai pemerintah hanya mengganti istilah, tapi substansinya sama dengan UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu membatasi mobilitas masyarakat.
"Hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga kebijakan dan aturan yang dibuat tidak diskriminatif contohnya dengan memudahkan masuknya WNA dari luar namun mempersulit warga negara sendiri," ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi kembali kebijakan mengenai PPKM Mikro demi kepentingan bersama.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan memperpanjang pengetatan PPKM Mikro hingga 25 Juli 2021.
Penerapan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
"Dampaknya terutama bagi perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang tidak bekerja maka tidak bisa makan, sehingga dengan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup," kata Robi di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan bagi pejabat atau aparatur sipil negara yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulan tidak merasakan dampak nyata dari aturan PPKM sebab mereka dengan berdiam diri di rumah tetap menerima gaji dan tunjangan dengan lancar dan utuh.
Lanjut Robi, setiap masyarakat akan patuh untuk tetap berdiam diri di rumah jika pemerintah dapat berkomitmen untuk melaksanakan perintah Pasal 55 (1) UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, dengan pemberlajuan PPKM ia menilai pemerintah hanya mengganti istilah, tapi substansinya sama dengan UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu membatasi mobilitas masyarakat.
"Hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga kebijakan dan aturan yang dibuat tidak diskriminatif contohnya dengan memudahkan masuknya WNA dari luar namun mempersulit warga negara sendiri," ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi kembali kebijakan mengenai PPKM Mikro demi kepentingan bersama.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan memperpanjang pengetatan PPKM Mikro hingga 25 Juli 2021.
Penerapan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021