Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta bantuan kepolisian setempat untuk mencegah tejadi konflik karena tanaman sawit warga setempat dirusak di wilayah perbatasan antara daerah itu dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
"Kita sudah sampaikan surat resmi kepada polisi untuk membantu supaya tidak terjadi konflik di wilayah perbatasan," kata Asisten I Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Edy Rosdy, di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kepala Desa Lubuk Sanai I, Camat XIV KOto, dan perwakilan warga yang merasa dirugikan karena tanaman sawitnya dirusak di perbatasan.
"Dengan dasar surat tembusan dari desa dan camat tersebut yang kami lanjutkan kembali kepada polisi agar peristiwa pengrusakan tanaman sawit warga setempat tidak terjadi lagi," katanya.
Karena kata dia, dalam hal tersebut pemerintah setempat tidak bicara soal tapal batas yang belum jelas antara Provinsi Bengkulu dan Sumbar, tetapi soal tanaman sawit warga setempat yang dirusak.
"Kalau soal tapal batas itu kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri jadi kita hanya menunggu saja," katanya.
Ditanya dengan nasib warga setempat yang memiliki tanaman sawit yang telah panen di lahan yang berada di perbatasan, menurut dia, tidak masalah jika diambil sepanjang yang menanam warga sendiri.
"Kalau itu lanjutkan saja memanen sawit karena hak mereka yang telah menanam sawit itu," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah setempat akan mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah itu dengan menjembatani antara warga setempat dan warga dari luar daerah itu yang juga menggarap lahan di perbatasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Kita sudah sampaikan surat resmi kepada polisi untuk membantu supaya tidak terjadi konflik di wilayah perbatasan," kata Asisten I Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Edy Rosdy, di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kepala Desa Lubuk Sanai I, Camat XIV KOto, dan perwakilan warga yang merasa dirugikan karena tanaman sawitnya dirusak di perbatasan.
"Dengan dasar surat tembusan dari desa dan camat tersebut yang kami lanjutkan kembali kepada polisi agar peristiwa pengrusakan tanaman sawit warga setempat tidak terjadi lagi," katanya.
Karena kata dia, dalam hal tersebut pemerintah setempat tidak bicara soal tapal batas yang belum jelas antara Provinsi Bengkulu dan Sumbar, tetapi soal tanaman sawit warga setempat yang dirusak.
"Kalau soal tapal batas itu kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri jadi kita hanya menunggu saja," katanya.
Ditanya dengan nasib warga setempat yang memiliki tanaman sawit yang telah panen di lahan yang berada di perbatasan, menurut dia, tidak masalah jika diambil sepanjang yang menanam warga sendiri.
"Kalau itu lanjutkan saja memanen sawit karena hak mereka yang telah menanam sawit itu," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah setempat akan mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah itu dengan menjembatani antara warga setempat dan warga dari luar daerah itu yang juga menggarap lahan di perbatasan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013