Jakarta (Antara Bengkulu) - Walhi mengajak masyarakat mencermati agenda partai politik dan para calon legislatif terkait keberlangsungan lingkungan hidup terlebih mendekati Pemilu 2014.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Abetnego Tarigan di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam usia Walhi ke-33 ingin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencermati pertautan politik-ekonomi su sumberdaya alam yang telah mengakibatkan berbagai dampak negatif dan menyisakan resiko bagi generasi bangsa Indonesia yang akan datang.
"Saatnya kita, sebagai warga bangsa Indonesia, mengambil peran secara aktif membersihkan pemerintahan dan parlemen dari para perusak lingkungan hidup dan pengeruk sumberdaya alam, yang telah mengakibatkan berbagai penderitaan warga, hanya demi kepentingan pribadi maupun golongannya," kata Abetnego.
Untuk itu Walhi. lanjutnya, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai mencermati berbagai agenda partai-partai politik dan calon-calon legislatif, dan mulai mencermati sepak terjang para politisi dan birokrat.
Walhi, menurut dia, akan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai upaya memastikan agenda-agenda keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi perhatian partai-partai politik dan calon-calon legislatif.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan berbagai komitmen dan janji-janji partai politik dan calon legislatif untuk mewujudkan kontrol publik yang sejati.
Dalam kurun waktu 33 tahun berkiprah dalam mendorong keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup, Walhi menyaksikan kecepatan perusakan lingkungan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan upaya-upaya pemulihan dan perlindungannya. Bencana ekologis yang merugikan negara dan warga masyarakat telah menjadi fenomena harian yang tak kunjung terselesaikan.
Hal ini, menurut dia, tidak lain akibat masih dianutnya paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam oleh penyelenggara negara. Bahkan dekade terakhir menunjukkan percepatan perusakan lingkungan hidup jauh meningkat akibat adanya pertautan politik kekuasaan dan bisnis ekstraktif. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi yang terkait dengan bisnis ekstraksi sumberdaya alam makin menegaskan pertautan tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Walhi Dadang Sudardja mengatakan segenap komponen Walhi yang ada di 28 provinsi akan terus bekerja keras untuk mengembalikan pemerintahan negara Republik Indonesia kepada mandat konstitusinya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Semua dilakukan, menurut dia, demi mewujudkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Abetnego Tarigan di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam usia Walhi ke-33 ingin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencermati pertautan politik-ekonomi su sumberdaya alam yang telah mengakibatkan berbagai dampak negatif dan menyisakan resiko bagi generasi bangsa Indonesia yang akan datang.
"Saatnya kita, sebagai warga bangsa Indonesia, mengambil peran secara aktif membersihkan pemerintahan dan parlemen dari para perusak lingkungan hidup dan pengeruk sumberdaya alam, yang telah mengakibatkan berbagai penderitaan warga, hanya demi kepentingan pribadi maupun golongannya," kata Abetnego.
Untuk itu Walhi. lanjutnya, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai mencermati berbagai agenda partai-partai politik dan calon-calon legislatif, dan mulai mencermati sepak terjang para politisi dan birokrat.
Walhi, menurut dia, akan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai upaya memastikan agenda-agenda keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi perhatian partai-partai politik dan calon-calon legislatif.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan berbagai komitmen dan janji-janji partai politik dan calon legislatif untuk mewujudkan kontrol publik yang sejati.
Dalam kurun waktu 33 tahun berkiprah dalam mendorong keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup, Walhi menyaksikan kecepatan perusakan lingkungan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan upaya-upaya pemulihan dan perlindungannya. Bencana ekologis yang merugikan negara dan warga masyarakat telah menjadi fenomena harian yang tak kunjung terselesaikan.
Hal ini, menurut dia, tidak lain akibat masih dianutnya paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam oleh penyelenggara negara. Bahkan dekade terakhir menunjukkan percepatan perusakan lingkungan hidup jauh meningkat akibat adanya pertautan politik kekuasaan dan bisnis ekstraktif. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi yang terkait dengan bisnis ekstraksi sumberdaya alam makin menegaskan pertautan tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Walhi Dadang Sudardja mengatakan segenap komponen Walhi yang ada di 28 provinsi akan terus bekerja keras untuk mengembalikan pemerintahan negara Republik Indonesia kepada mandat konstitusinya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Semua dilakukan, menurut dia, demi mewujudkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013