Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian mengatakan dari ratusan perusahaan yang mengalami kebakaran di wilayah konsesi, beberapa adalah perusahaan Malaysia.
Baca juga: Pemerintah Indonesia bantah tudingan kabut asap melintas ke Malaysia
Baca juga: Empat helikopter pengebom air dikerahkan untuk padamkan karhutla OKI
"Pemerintah Malaysia harusnya bertanggungjawab bukan malah kemudian menyurati Pemerintah Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Catatan singkat Walhi mengungkapkan ada tiga perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) yang konsesinya terbakar. Kejadian kebakaran itu terjadi berulang kali bukan hanya tahun 2023 saja, tetapi juga tahun 2015 dan 2019.
Menurut Uli, bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Malaysia adalah memberikan sanksi atau menarik proses hukuman ke Malaysia di mana perusahaan itu berada.
"Karena Malaysia juga menerima manfaat paling besar dari praktik bisnis kelapa sawit di Indonesia," ujar Uli.
Baca juga: Kejuaraan dunia sepeda UCI MTB 2023 di Kalteng ditunda akibat karhutla
Baca juga: Polda Kalteng tak temukan korporasi buka lahan dengan cara dibakar
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Malaysia melaporkan telah mengirimkan surat kepada Indonesia terkait polusi asap lintas batas.
Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi mengatakan pihaknya masih belum menerima tanggapan apapun setelah mengirimkan surat tersebut dan berharap Indonesia bisa memberikan tanggapan segera.
Pemerintah Indonesia melaporkan masih terus berupaya memadamkan api yang membakar hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan sebagian Jawa.
Berbagai operasi dilakukan untuk memadamkan api mulai dari pemadaman darat, pengeboman air menggunakan helikopter, hingga teknologi modifikasi cuaca untuk menciptakan hujan buatan.
Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News
