Banjarmasin (Antara) - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan mengungkapkan kebijakan mobil murah selayaknya diikuti oleh kebijakan produksi angkutan massal atau umum yang murah dan hemat energi.
Hal tersebut, kata Bambang di Banjarmasin, Senin, untuk mengimbangi kondisi infrastruktur jalan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung bertambahnya mobil pribadi.
"Kalau dihitung prosentase daya tampung jalan di Jakarta dengan perkembangan transportasi yang ada sudah tidak terhitung lagi, karena sudah sangat padat," katanya.
Menurut Bambang, posisi kementerian perhubungan terhadap produksi mobil murah tidak menolak, namun harus ada kebijakan yang menyertai dengan diluncurkannya mobil tersebut.
Beberapa kebijakan yang diharapkan antara lain, penjualan mobil murah selayakanya difokuskan di luar jawa, yang memang belum padat arus lalu lintasnya.
Selain itu, pemberian insentif lebih kepada pengusaha angkutan umum, dimana suku bunga kredit angkutan umum saat ini cukup tinggi yaitu antara 20 hingga 25 persen, sedangkan mobil pribadi hanya 4-6 persen.
"Seharusnya kredit terhadap angkutan umum jauh lebuh murah dari yang ada saat ini," katanya.
Kebijakan lain yang kini sedang dibahas, yaitu larangan memanfaatkan mobil murah tersebut pada hari kerja khusus untuk Jakarta dan sekitarnya, karena kondisi jalan yang sudah luar biasa padat.
Selain itu, juga pembagian ruas jalan tertentu yang boleh dilewati oleh kendaraan pribadi dan lainnya.
"Jadi intinya kita tidak menolak kebijakan mobil murah, tetapi perlu pengaturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh pihak terkait," katanya.
Menurut Bambang, pihaknya tidak bisa melarang seseorang untuk membeli mobil murah, karena itu merupakan hak masing-masing warga, namun tetap harus ada peraturan yang harus diberlakukan.
Bambang mengungkapkan, ada beberapa kelebihan pada mobil murah antara lain yaitu mobil tersebut lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
Namun, bila operasional mobil hemat energi dan ramah lingkungan tersebut, tidak diimbangi dengan kondisi infrastruktur yang memadai, tentu tujuan diproduksinya mobil tersebut tidak akan tercapai.
"Kendati hemat energi, tetapi kemacetannya cukup panjang, tetap saja akan menjadi boros, dan emisinya juga tidak bisa dikendalikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Hal tersebut, kata Bambang di Banjarmasin, Senin, untuk mengimbangi kondisi infrastruktur jalan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung bertambahnya mobil pribadi.
"Kalau dihitung prosentase daya tampung jalan di Jakarta dengan perkembangan transportasi yang ada sudah tidak terhitung lagi, karena sudah sangat padat," katanya.
Menurut Bambang, posisi kementerian perhubungan terhadap produksi mobil murah tidak menolak, namun harus ada kebijakan yang menyertai dengan diluncurkannya mobil tersebut.
Beberapa kebijakan yang diharapkan antara lain, penjualan mobil murah selayakanya difokuskan di luar jawa, yang memang belum padat arus lalu lintasnya.
Selain itu, pemberian insentif lebih kepada pengusaha angkutan umum, dimana suku bunga kredit angkutan umum saat ini cukup tinggi yaitu antara 20 hingga 25 persen, sedangkan mobil pribadi hanya 4-6 persen.
"Seharusnya kredit terhadap angkutan umum jauh lebuh murah dari yang ada saat ini," katanya.
Kebijakan lain yang kini sedang dibahas, yaitu larangan memanfaatkan mobil murah tersebut pada hari kerja khusus untuk Jakarta dan sekitarnya, karena kondisi jalan yang sudah luar biasa padat.
Selain itu, juga pembagian ruas jalan tertentu yang boleh dilewati oleh kendaraan pribadi dan lainnya.
"Jadi intinya kita tidak menolak kebijakan mobil murah, tetapi perlu pengaturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh pihak terkait," katanya.
Menurut Bambang, pihaknya tidak bisa melarang seseorang untuk membeli mobil murah, karena itu merupakan hak masing-masing warga, namun tetap harus ada peraturan yang harus diberlakukan.
Bambang mengungkapkan, ada beberapa kelebihan pada mobil murah antara lain yaitu mobil tersebut lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
Namun, bila operasional mobil hemat energi dan ramah lingkungan tersebut, tidak diimbangi dengan kondisi infrastruktur yang memadai, tentu tujuan diproduksinya mobil tersebut tidak akan tercapai.
"Kendati hemat energi, tetapi kemacetannya cukup panjang, tetap saja akan menjadi boros, dan emisinya juga tidak bisa dikendalikan," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013