![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/19274/boediono-jualan-indonesia-di-london&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2012/06/20120626wapres.jpg&description=Boediono "jualan" Indonesia di London){kind=link}
London (Antara) - Wakil Presiden Boediono pada 28 Oktober-1 November 2013 melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris, untuk menghadiri sejumlah kegiatan internasional dan akademik.
Tidak menggunakan pesawat Kepresidenan tapi lebih memilih pesawat komersial dalam perjalanan panjang Jakarta-London-Jakarta dan tanpa didampingi seorang menteri pun, Boediono hanya didampingi sekretaris Wapres, beberapa deputinya, serta rombongan kecil lainnya.
Berbagai kegiatan yang dihadiri Wapres Boediono dalam kunjungan ke London, adalah menghadiri "World Islamic Economi Forum" (WIEF) ke-9, memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, menghadiri "Open Government Partnership" (OGP), serta tak lupa bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di negara itu.
Dalam kunjungan ke London, Wakil Presiden juga berkesempatan menerima kunjungan tak resmi George Soros, dengan berdialog mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Saya bertemu dengan beliau untuk bertukar pikiran soal kemajuan demokrasi di Indonesia. Dia sekarang aktivitasnya lebih banyak ke arah bagaimana kemajuan demokrasi," kata Boediono.
Saat bertatap muka dengan masyarakat Indonesia yang diadakan di Wisma Negara, Wapres di depan seratusan pelajar, pekerja Indonesia mengatakan bahwa kunjungan dia ke London untuk menghadiri sejumlah kegiatan internasional.
"Saya juga ingin 'jualan" mengenai Indonesia agar masyarakat internasional serta akademisi makin tahu mengenai kita ini sekarang sudah bagaimana," katanya.
Selain itu, Wapres juga ingin memberikan sumbang saran dan pikiran kepada pemimpin dan masyarakat dunia sejumlah langkah dalam mewujudkan kesejahteraan.
Di WIEF yang hadir pula pimpinan negara dan pemerintahan dari 10 negara-negara Muslim seperti Afghanistan, Bangladesh, Bermuda, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Jordania, Kosovo, Maroko dan Pakistan, kata Boediono,
Saat menyampaikan pidati di WIEF, ia mengatakan ekonomi dunia diperkirakan akan sedikit membaik tahun depan tapi bukan perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
"Namun situasi ketidakpastian finansial masih terasa demikian tinggi yang membuat setiap negara harus tetap waspada," kata Wapres.
"Dalam forum seperti ini, dimana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik," kata Wapres dalam forum yang dihadiri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Secara global, katanya, terdapat pertanyaan besar akan bagaimana situasi keuangan global dan prospeknya ke depan untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Dari pesan yang sama yang diperoleh dari pertemuan G-20, APEC Summit dan Rapat Tahunan World Bank-IMF, didapatkan bahwa ekonomi global berubah dimana pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.
Maka, menurut dia, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara muslim dan negara-negara non muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan masing-masing.
Isu mendasar
Di samping persoalan makro ekonomi, kata Wapres, ada sejumlah isu lain yang menjadi masalah mendasar beberapa tahun terakhir yakni, bagaimana upaya kolektif mengatasi ancaman perubahan iklim, bagaimana mempercepat pertumbuhan institusi-institusi finansial Islam untuk membantu umat, bagaimana mengatasi masalah dasar kurangnya infrastruktur yang dihadapi banyak negara-negara berkembang.
Juga bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara global dan bagaimana meningkatkan peran usaha kecil dan menengah serta pertanian-pertanian kecil yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar umat.
Saat memberikan kuliah umum di Universitas Oxford yang dihadiri dua ratusan dekan, dosen, mahasiswa setempat, Wapres Boediono menyampaikan perkembangan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengkonsolidasikan demokrasi dan reformasi serta meningkatkan potensi ekonominya.
"Intisari dari tantangan besar tersebut mengarah pada satu isu utama, yakni meningkatkan standar tata kelola pemerintahan dari institusi-institusi politik dan ekonomi, termasuk birokrasi," katanya.
Di awal kuliahnya, Wapres memberikan latar belakang sejarah Indonesia modern yang telah melampaui tiga pergantian rezim yakni, dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin di akhir 1950an, dari Orde Lama ke Orde Baru di pertengahan 1960an dan dari Orde Baru ke era Reformasi pada 1998.
Pada perubahan yang terakhir, Indonesia telah berhasil melampaui masa-masa kritis perubahan rezim otoriter ke demokrasi. Ini semua ditempuh, dan bermula, justru dalam situasi sulit krisis finansial yang melanda Asia.
KOnsensus politik
Dari sisi politik, kunci kesuksesan perubahan tersebut terletak pada konsensus politik para pemegang kekuasaan, termasuk pihak militer Indonesia, untuk menghindari konfrontasi.
Dari sisi ekonomi, pemerintahan Indonesia pada 1998 berhasil mengambil kebijakan ekonomi yang tepat demi membatasi efek buruk akibat krisis. Setahun kemudian, semua indikator yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pasar telah distabilkan.
"Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis sangatlah besar namun keputusan pemerintah untuk menanggung berbagai beban yang sulit di muka telah membuka jalan bagi pemerintahan berikutnya untuk menyetir ekonomi menuju perbaikan yang berkelanjutan," kata Wapres.
Pemberantasan korupsi
Di masa sekarang, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan itulah maka pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang paling utama.
Selain itu juga terdapat berbagai upaya serius dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam sistem desentralisasi dan hubungan antara institusi-institusi legislatif dan eksekutif.
Indonesia kini telah memiliki berbagai institusi yang diperlukan demi menghasilkan kebijakan-kebijakan makro ekonomi. Namun, masalah terbesar saat ini justru terletak pada ketersediaan infrastruktur penunjang dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak proyek yang sedang dan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, meski hal ini masih belum bisa sepenuhnya mengejar permintaan yang tinggi.
Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan berjalan inklusif, Indonesia juga menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Tahun depan sistem jaminan kesehatan nasional akan diluncurkan.
Dalam jangka menengah, kekurangan tenaga terampil dan kualitas tenaga kerja akan menjadi tantangan serius dalam pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia juga telah berupaya mereformasi beberapa perubahan mendasar pada sistem pendidikan kita.
"Antara lain menaikkan gaji guru dan menerapkan program sertifikasi serta menerapkan kurikulum baru, memberikan subsidi bagi sekolah negeri dan meningkatkan pemberian beasiswa," kata Wapres.
Sementara kegiatan resmi terakhir di London, Boediono menghadiri "Open Government Partnership Summit 2013" yang juga dihadiri Perdana Menteri David Cameron.
Di situ, Boediono menyampaikan sejumlah perbaikan layanan publik yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.
"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang merupakan agenda penting bagi pemerintahan kami," katanya
Salah satu langkah penting yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberikan upaya keterbukaan dan tata kelola yang baik adalah dengan adanya inovasi yang disebut "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
"LAPOR" adalah cara menggunakan teknologi informasi dimana warga bisa menyampaikan keluhan, aspirasi, dan pertanyaan tentang program dan layanan pemerintah dan sebaliknya pejabat publik kemudian bisa merespon .
"LAPOR harus saya katakan sebuah eksperimen yang cukup berani untuk menerobos hambatan lama antara mereka yang memerintah dan yang diperintah," kata Boediono.
Upaya lain yang dilakukan, kata Wapres, adalah dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuainya.
Dalam TNP2K, kata Wapres, partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral untuk memperbarui daftar penerima manfaat program bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya.
Boediono menambahkan bahwa proses menciptakan suatu pemerintahan terbuka, efektif dan efisien masih memerlukan jalan panjang.
"Kami menilai apa yang telah kami ciptakan dan lakukan berada di jalur yang benar dan berharap untuk dapat berbagi pengalaman dengan negara lain," kata Boediono.
Perdana Menteri Inggris Cameron mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif serta transparan akan mampu mengurangi terjadinya korupsi yang akhirnya menciptakan kesejahteraan.
"Sejumlah negara sudah mampu menciptakan suata tataran pemerintahan yang transparan dan ini sebaiknya juga ditempuh negara lain," katanya.
Tidak adanya transparansi dan efisiensi dalam pemerintaha, kata David cameron, akan mampu membuat negara dalam ambang kesulitan karena layanan publik tak maksimal dan korupsi merajalela
Dalam sidang OGP tersebut, Cameron secara resmi menyerahkan keketuaan OGP dari Pemerintah Inggris ke Pemerintah Indonesia untuk OGP 2014 yang diwakili oleh Wapres Boediono.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Tidak menggunakan pesawat Kepresidenan tapi lebih memilih pesawat komersial dalam perjalanan panjang Jakarta-London-Jakarta dan tanpa didampingi seorang menteri pun, Boediono hanya didampingi sekretaris Wapres, beberapa deputinya, serta rombongan kecil lainnya.
Berbagai kegiatan yang dihadiri Wapres Boediono dalam kunjungan ke London, adalah menghadiri "World Islamic Economi Forum" (WIEF) ke-9, memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, menghadiri "Open Government Partnership" (OGP), serta tak lupa bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di negara itu.
Dalam kunjungan ke London, Wakil Presiden juga berkesempatan menerima kunjungan tak resmi George Soros, dengan berdialog mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Saya bertemu dengan beliau untuk bertukar pikiran soal kemajuan demokrasi di Indonesia. Dia sekarang aktivitasnya lebih banyak ke arah bagaimana kemajuan demokrasi," kata Boediono.
Saat bertatap muka dengan masyarakat Indonesia yang diadakan di Wisma Negara, Wapres di depan seratusan pelajar, pekerja Indonesia mengatakan bahwa kunjungan dia ke London untuk menghadiri sejumlah kegiatan internasional.
"Saya juga ingin 'jualan" mengenai Indonesia agar masyarakat internasional serta akademisi makin tahu mengenai kita ini sekarang sudah bagaimana," katanya.
Selain itu, Wapres juga ingin memberikan sumbang saran dan pikiran kepada pemimpin dan masyarakat dunia sejumlah langkah dalam mewujudkan kesejahteraan.
Di WIEF yang hadir pula pimpinan negara dan pemerintahan dari 10 negara-negara Muslim seperti Afghanistan, Bangladesh, Bermuda, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Jordania, Kosovo, Maroko dan Pakistan, kata Boediono,
Saat menyampaikan pidati di WIEF, ia mengatakan ekonomi dunia diperkirakan akan sedikit membaik tahun depan tapi bukan perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
"Namun situasi ketidakpastian finansial masih terasa demikian tinggi yang membuat setiap negara harus tetap waspada," kata Wapres.
"Dalam forum seperti ini, dimana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik," kata Wapres dalam forum yang dihadiri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.
Secara global, katanya, terdapat pertanyaan besar akan bagaimana situasi keuangan global dan prospeknya ke depan untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Dari pesan yang sama yang diperoleh dari pertemuan G-20, APEC Summit dan Rapat Tahunan World Bank-IMF, didapatkan bahwa ekonomi global berubah dimana pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.
Maka, menurut dia, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara muslim dan negara-negara non muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan masing-masing.
Isu mendasar
Di samping persoalan makro ekonomi, kata Wapres, ada sejumlah isu lain yang menjadi masalah mendasar beberapa tahun terakhir yakni, bagaimana upaya kolektif mengatasi ancaman perubahan iklim, bagaimana mempercepat pertumbuhan institusi-institusi finansial Islam untuk membantu umat, bagaimana mengatasi masalah dasar kurangnya infrastruktur yang dihadapi banyak negara-negara berkembang.
Juga bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara global dan bagaimana meningkatkan peran usaha kecil dan menengah serta pertanian-pertanian kecil yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar umat.
Saat memberikan kuliah umum di Universitas Oxford yang dihadiri dua ratusan dekan, dosen, mahasiswa setempat, Wapres Boediono menyampaikan perkembangan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengkonsolidasikan demokrasi dan reformasi serta meningkatkan potensi ekonominya.
"Intisari dari tantangan besar tersebut mengarah pada satu isu utama, yakni meningkatkan standar tata kelola pemerintahan dari institusi-institusi politik dan ekonomi, termasuk birokrasi," katanya.
Di awal kuliahnya, Wapres memberikan latar belakang sejarah Indonesia modern yang telah melampaui tiga pergantian rezim yakni, dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin di akhir 1950an, dari Orde Lama ke Orde Baru di pertengahan 1960an dan dari Orde Baru ke era Reformasi pada 1998.
Pada perubahan yang terakhir, Indonesia telah berhasil melampaui masa-masa kritis perubahan rezim otoriter ke demokrasi. Ini semua ditempuh, dan bermula, justru dalam situasi sulit krisis finansial yang melanda Asia.
KOnsensus politik
Dari sisi politik, kunci kesuksesan perubahan tersebut terletak pada konsensus politik para pemegang kekuasaan, termasuk pihak militer Indonesia, untuk menghindari konfrontasi.
Dari sisi ekonomi, pemerintahan Indonesia pada 1998 berhasil mengambil kebijakan ekonomi yang tepat demi membatasi efek buruk akibat krisis. Setahun kemudian, semua indikator yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pasar telah distabilkan.
"Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi krisis sangatlah besar namun keputusan pemerintah untuk menanggung berbagai beban yang sulit di muka telah membuka jalan bagi pemerintahan berikutnya untuk menyetir ekonomi menuju perbaikan yang berkelanjutan," kata Wapres.
Pemberantasan korupsi
Di masa sekarang, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan itulah maka pemberantasan korupsi menjadi agenda nasional yang paling utama.
Selain itu juga terdapat berbagai upaya serius dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam sistem desentralisasi dan hubungan antara institusi-institusi legislatif dan eksekutif.
Indonesia kini telah memiliki berbagai institusi yang diperlukan demi menghasilkan kebijakan-kebijakan makro ekonomi. Namun, masalah terbesar saat ini justru terletak pada ketersediaan infrastruktur penunjang dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak proyek yang sedang dan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, meski hal ini masih belum bisa sepenuhnya mengejar permintaan yang tinggi.
Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan berjalan inklusif, Indonesia juga menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Tahun depan sistem jaminan kesehatan nasional akan diluncurkan.
Dalam jangka menengah, kekurangan tenaga terampil dan kualitas tenaga kerja akan menjadi tantangan serius dalam pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia juga telah berupaya mereformasi beberapa perubahan mendasar pada sistem pendidikan kita.
"Antara lain menaikkan gaji guru dan menerapkan program sertifikasi serta menerapkan kurikulum baru, memberikan subsidi bagi sekolah negeri dan meningkatkan pemberian beasiswa," kata Wapres.
Sementara kegiatan resmi terakhir di London, Boediono menghadiri "Open Government Partnership Summit 2013" yang juga dihadiri Perdana Menteri David Cameron.
Di situ, Boediono menyampaikan sejumlah perbaikan layanan publik yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.
"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang merupakan agenda penting bagi pemerintahan kami," katanya
Salah satu langkah penting yang dilakukan Indonesia dalam upaya memberikan upaya keterbukaan dan tata kelola yang baik adalah dengan adanya inovasi yang disebut "LAPOR" (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).
"LAPOR" adalah cara menggunakan teknologi informasi dimana warga bisa menyampaikan keluhan, aspirasi, dan pertanyaan tentang program dan layanan pemerintah dan sebaliknya pejabat publik kemudian bisa merespon .
"LAPOR harus saya katakan sebuah eksperimen yang cukup berani untuk menerobos hambatan lama antara mereka yang memerintah dan yang diperintah," kata Boediono.
Upaya lain yang dilakukan, kata Wapres, adalah dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuainya.
Dalam TNP2K, kata Wapres, partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral untuk memperbarui daftar penerima manfaat program bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya.
Boediono menambahkan bahwa proses menciptakan suatu pemerintahan terbuka, efektif dan efisien masih memerlukan jalan panjang.
"Kami menilai apa yang telah kami ciptakan dan lakukan berada di jalur yang benar dan berharap untuk dapat berbagi pengalaman dengan negara lain," kata Boediono.
Perdana Menteri Inggris Cameron mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif serta transparan akan mampu mengurangi terjadinya korupsi yang akhirnya menciptakan kesejahteraan.
"Sejumlah negara sudah mampu menciptakan suata tataran pemerintahan yang transparan dan ini sebaiknya juga ditempuh negara lain," katanya.
Tidak adanya transparansi dan efisiensi dalam pemerintaha, kata David cameron, akan mampu membuat negara dalam ambang kesulitan karena layanan publik tak maksimal dan korupsi merajalela
Dalam sidang OGP tersebut, Cameron secara resmi menyerahkan keketuaan OGP dari Pemerintah Inggris ke Pemerintah Indonesia untuk OGP 2014 yang diwakili oleh Wapres Boediono.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013