Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan realisasi penerimaan asli daerah atau PAD akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan masih rendahnya realisasi penerimaan PAD Kabupaten Rejang Lebong 2021 yang ditargetkan sebesar Rp89 miliar dan hingga saat ini baru terealisasi setengahnya.
"Total APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 nanti jumlahnya kurang dari Rp1 triliun, ini akibat dampak pandemi COVID-19 serta masih rendahnya realisasi PAD yang diduga adanya kebocoran-kebocoran sehingga berpengaruh terhadap besaran APBD kita," kata dia.
Dia menjelaskan, dugaan kebocoran penerimaan PAD dari pajak galian C ini terkuat dari demo sopir truk tambang pasir di daerah itu baru-baru ini, kemudian penerimaan pajak restoran maupun dari lokasi wisata.
Untuk itu, pihaknya setelah pengesahan APBD Rejang Lebong 2022 yang rencananya akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pada Selasa 30 November nanti akan segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut dugaan kebocoran PAD Kabupaten Rejang Lebong selama ini.
Sementara itu, besaran APBD Kabupaten Rejang Lebong 2022 kata Mahdi Husen jumlahnya tidak sampai Rp1 triliun lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Penurunan APBD ini akibat adanya pemangkasan dana alokasi umum (DAU) yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 dengan besaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Adanya pemotongan DAU oleh pemerintah pusat ini membuat APBD Kabupaten Rejang Lebong 2022 berkisar Rp960 juta. Jumlah anggaran ini sangat terbatas karena lebih dari 60 persennya merupakan belanja pegawai yang tidak bisa diutak-atik lagi.
Menurut dia, dengan sedikitnya anggaran yang tersedia tahun depan sehingga hanya diperuntukan kegiatan yang benar-benar yang skala prioritas seperti kegiatan fisik yang menyangkut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan ditahun 2021 ini namun belum terlaksana karena masalah anggaran, hingga kegiatan pemberian hibah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan masih rendahnya realisasi penerimaan PAD Kabupaten Rejang Lebong 2021 yang ditargetkan sebesar Rp89 miliar dan hingga saat ini baru terealisasi setengahnya.
"Total APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 nanti jumlahnya kurang dari Rp1 triliun, ini akibat dampak pandemi COVID-19 serta masih rendahnya realisasi PAD yang diduga adanya kebocoran-kebocoran sehingga berpengaruh terhadap besaran APBD kita," kata dia.
Dia menjelaskan, dugaan kebocoran penerimaan PAD dari pajak galian C ini terkuat dari demo sopir truk tambang pasir di daerah itu baru-baru ini, kemudian penerimaan pajak restoran maupun dari lokasi wisata.
Untuk itu, pihaknya setelah pengesahan APBD Rejang Lebong 2022 yang rencananya akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pada Selasa 30 November nanti akan segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut dugaan kebocoran PAD Kabupaten Rejang Lebong selama ini.
Sementara itu, besaran APBD Kabupaten Rejang Lebong 2022 kata Mahdi Husen jumlahnya tidak sampai Rp1 triliun lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Penurunan APBD ini akibat adanya pemangkasan dana alokasi umum (DAU) yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 dengan besaran Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Adanya pemotongan DAU oleh pemerintah pusat ini membuat APBD Kabupaten Rejang Lebong 2022 berkisar Rp960 juta. Jumlah anggaran ini sangat terbatas karena lebih dari 60 persennya merupakan belanja pegawai yang tidak bisa diutak-atik lagi.
Menurut dia, dengan sedikitnya anggaran yang tersedia tahun depan sehingga hanya diperuntukan kegiatan yang benar-benar yang skala prioritas seperti kegiatan fisik yang menyangkut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan ditahun 2021 ini namun belum terlaksana karena masalah anggaran, hingga kegiatan pemberian hibah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021