Padang (Antara) - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), terus memantauan dan antisipasi kemungkinan adanya praktik kecurangan dalam penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri di Padang, Sabtu, mengatakan, saat ini kami terus melakukan pemantauan, sejak proses dibukanya seleksi bagi CPNS, pada September 2013, di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumbar dan juga daerah-daerah lain yang ikut membuka seleksi tersebut dan pada Desember 2013 hasil seleksinya akan diumumkan.
"Hingga saat ini memang belum ada laporan maupun hasil pemantauan kami terkait kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di provinsi ini, namun demikian saat pengumuman penerimaan, mungkin saja akan banyak laporan yang masuk, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menggunakan calo dalam pelaksanaan tes CPNS yang telah dilakukan," kata Yunafri.
Ia menambahkan, sebab itu Ombudsman Sumbar akan terus membuka posko hingga semua proses seleksi CPNS ini selesai dilakukan.
Terkait seleksi penerimaan CPNS tersebut, ombudsman menjelaskan, adanya kemungkinan calo atau pihak tertentu yang memanfaatkan momentum ini masih mungkin belum terlihat kepermukaan atau terungkap, namun saat proses pengumaman nantinya dapat saja terkuak, jika ada masyarakat yang menggunakan jasa yang tidak sesuai dengan aturan tersebut nyatanya tidak lulus menjadi PNS di lingkungan pemerintahan daerah setempat.
Berdasarkan informasi yang ada hasil tes CPNS akan mulai diumumkan minggu pertama Desember 2013, sehingga ombudsman menyatakan akan fokus dalam pengawasan dalam proses tersebut, agar transparansi dan kecurangan tidak terjadi, sehingga pelayanan publik kedepannya dapat ditingkatkan.
"Jika nanti setelah pengumuman ini laporan banyak masuk, kami akan segera tindak lanjuti dan kalau ada temuan-temuan terkait kecurangan tentu akan dikaji lebih mendalam, dimana ombudsman dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani kecurangan itu," jelasnya.
Yunafri menambahkan, namun demikian, ombudsman berharap seleksi CPNS ini memang benar-benar transparan dan jauh dari proses kecurangan, sebab itu, ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk ikut bekerjasama mengawasi penerimaan ini.
Sehubungan dengan itu, sebelumnya ombudsman Sumbar, dalam penerimaan CPNS di daerah itu, juga menyoroti secara khusus, terkait adanya edaran pembatasan jumlah pelamar yang hanya 8.000 orang, dengan alasan biaya yang harus dikeluarkan.
Ombudsman menjelaskan, mencermati penerimaan calon PNS untuk pemrintah privinsi, ada kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat, dan dikhawatirkan dapat terjadi penyelewengan, ataupun tidak semua SDM yang seharusnya berhak mendapatkan kesempatan tidak terakomodir, karena adanya pembatasan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri di Padang, Sabtu, mengatakan, saat ini kami terus melakukan pemantauan, sejak proses dibukanya seleksi bagi CPNS, pada September 2013, di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumbar dan juga daerah-daerah lain yang ikut membuka seleksi tersebut dan pada Desember 2013 hasil seleksinya akan diumumkan.
"Hingga saat ini memang belum ada laporan maupun hasil pemantauan kami terkait kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di provinsi ini, namun demikian saat pengumuman penerimaan, mungkin saja akan banyak laporan yang masuk, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menggunakan calo dalam pelaksanaan tes CPNS yang telah dilakukan," kata Yunafri.
Ia menambahkan, sebab itu Ombudsman Sumbar akan terus membuka posko hingga semua proses seleksi CPNS ini selesai dilakukan.
Terkait seleksi penerimaan CPNS tersebut, ombudsman menjelaskan, adanya kemungkinan calo atau pihak tertentu yang memanfaatkan momentum ini masih mungkin belum terlihat kepermukaan atau terungkap, namun saat proses pengumaman nantinya dapat saja terkuak, jika ada masyarakat yang menggunakan jasa yang tidak sesuai dengan aturan tersebut nyatanya tidak lulus menjadi PNS di lingkungan pemerintahan daerah setempat.
Berdasarkan informasi yang ada hasil tes CPNS akan mulai diumumkan minggu pertama Desember 2013, sehingga ombudsman menyatakan akan fokus dalam pengawasan dalam proses tersebut, agar transparansi dan kecurangan tidak terjadi, sehingga pelayanan publik kedepannya dapat ditingkatkan.
"Jika nanti setelah pengumuman ini laporan banyak masuk, kami akan segera tindak lanjuti dan kalau ada temuan-temuan terkait kecurangan tentu akan dikaji lebih mendalam, dimana ombudsman dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam menangani kecurangan itu," jelasnya.
Yunafri menambahkan, namun demikian, ombudsman berharap seleksi CPNS ini memang benar-benar transparan dan jauh dari proses kecurangan, sebab itu, ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk ikut bekerjasama mengawasi penerimaan ini.
Sehubungan dengan itu, sebelumnya ombudsman Sumbar, dalam penerimaan CPNS di daerah itu, juga menyoroti secara khusus, terkait adanya edaran pembatasan jumlah pelamar yang hanya 8.000 orang, dengan alasan biaya yang harus dikeluarkan.
Ombudsman menjelaskan, mencermati penerimaan calon PNS untuk pemrintah privinsi, ada kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat, dan dikhawatirkan dapat terjadi penyelewengan, ataupun tidak semua SDM yang seharusnya berhak mendapatkan kesempatan tidak terakomodir, karena adanya pembatasan tersebut.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013