Jakarta (Antara) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad siap melindungi kepala daerah yang berjuang memberantas korupsi.
Hal itu ia sampaikan saat bertatap muka dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di acara Pekan Anti Korupsi yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin.
"Kita apresiasi masyarakat yang ingin Indonesia bersih karena itu sudah kewajiban kita untuk membentengi," kata Samad usai bersalaman dengan Risma.
"Kalau ada yang macam-macam di Surabaya, laporkan ke KPK," tambah Samad.
Risma merupakan walikota perempuan pertama di Surabaya berhasil membawa nama Surabaya menjadi panutan dengan berbagai penghargaan termasuk dengan penerapan sistem e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya.
Berdasarkan buku "Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement. Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya", sistem tersebut merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena menekan kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan sehingga lebih transparan selain lebih hemat waktu dan biaya.
"Kami nggak punya alat seperti KPK. Tapi bagaimana sistem bisa sustainable (berkelanjutan). Taruh lah nanti saya sudah tidak menjabat, tetapi sistem itu bisa masih digunakan," jelas Risma.
Dengan penerapan e-Procurement, Risma menjelaskan, Surabaya bisa menghemat anggaran hingga 20-25 persen.
Pekan Anti Korupsi 2013 merupakan acara yang digelar KPK untuk memperingati hari anti korupsi se-dunia pada 9 Desember bertepatan dengan kelahiran KPK.
Acara yang baru pertama kali digelar setelah 10 tahun berdirinya KPK itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Pekan Anti Korupsi dilangsungkan selama tiga hari mulai Senin (9/12) hingga Rabu (11/12) dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti oleh kementerian, kepolisian, LSM, institusi pendidikan serta seniman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Hal itu ia sampaikan saat bertatap muka dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di acara Pekan Anti Korupsi yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin.
"Kita apresiasi masyarakat yang ingin Indonesia bersih karena itu sudah kewajiban kita untuk membentengi," kata Samad usai bersalaman dengan Risma.
"Kalau ada yang macam-macam di Surabaya, laporkan ke KPK," tambah Samad.
Risma merupakan walikota perempuan pertama di Surabaya berhasil membawa nama Surabaya menjadi panutan dengan berbagai penghargaan termasuk dengan penerapan sistem e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya.
Berdasarkan buku "Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement. Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya", sistem tersebut merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena menekan kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan sehingga lebih transparan selain lebih hemat waktu dan biaya.
"Kami nggak punya alat seperti KPK. Tapi bagaimana sistem bisa sustainable (berkelanjutan). Taruh lah nanti saya sudah tidak menjabat, tetapi sistem itu bisa masih digunakan," jelas Risma.
Dengan penerapan e-Procurement, Risma menjelaskan, Surabaya bisa menghemat anggaran hingga 20-25 persen.
Pekan Anti Korupsi 2013 merupakan acara yang digelar KPK untuk memperingati hari anti korupsi se-dunia pada 9 Desember bertepatan dengan kelahiran KPK.
Acara yang baru pertama kali digelar setelah 10 tahun berdirinya KPK itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Pekan Anti Korupsi dilangsungkan selama tiga hari mulai Senin (9/12) hingga Rabu (11/12) dengan berbagai macam kegiatan yang diikuti oleh kementerian, kepolisian, LSM, institusi pendidikan serta seniman.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013