Hunian dengan uang muka (Down Payment/DP) Nol Rupiah menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan saat kampanye Pilkada 2017.
Memang program ini sangat dinanti warga mengingat kebutuhan (backlog) rumah di DKI Jakarta mencapai 1,2 juta per tahun. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta.
Persoalannya, untuk mewujudkan program tersebut bukanlah perkara mudah mengingat lahan di DKI Jakarta yang terbatas dan mahal. Sedangkan sasaran yang dituju dalam program itu adalah masyarakat berpendapatan rendah.
Di sini memang membutuhkan intervensi pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat sasaran.
Anies Baswedan lantas memasukkan program DP Nol Rupiah ke dalam RPJMD 2017-2022. Sebagai pelaksana ditunjuk BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Meskipun awalnya pelaksanaan tidak terlalu mulus, namun program ini mulai terlaksana. Beberapa bahkan sudah melaksanakan akad kredit di tahun 2021.
Program DP Nol Rupiah sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sejumlah pengembang perumahan telah menjalankan program itu dengan membebaskan uang muka.
Pengembang perumahan umumnya menjalin kerja sama dengan perbankan untuk menggulirkan program uang muka ini. Biasanya fasilitas uang muka ini dipakai untuk memasarkan produk hunian misalnya dibebaskan, diangsur atau DP ringan.
Dalam praktik di lapangan, banyak dari program uang muka baik angsuran, keringanan, bahkan gratis/bebas bisa berjalan berkat dukungan perbankan.
Tinggal di sini memang komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Program ini dapat terlaksana dengan melibatkan pemerintah, BUMD/ BUMN dan masyarakat sebagai pembeli.
Pada hari pertama proses pengajuan permohonan kredit dan pemilihan unit Program Samawa Rumah dengan uang muka Nol Rupiah (Rp0) pada Sabtu (27/07/2019) tercatat 220 orang pendaftar. ANTARA/HO-Dokumen Pemprov DKI
Harus berlanjut
Meski di tengah pandemi COVID-19 yang membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan, tetapi program DP Nol Rupiah ini masih dibutuhkan dan ditunggu warga DKI Jakarta.
Alasannya papan (rumah/hunian) merupakan kebutuhan dasar manusia disamping sandang dan pangan. Dengan demikian meski daya beli sedang mengalami penurunan, hunian masih menjadi kebutuhan masyarakat yang banyak dicari.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (DPP REI) DKI Jakarta Amran Nukman menyambut baik program DP Nol Rupiah mengingat banyak warga DKI jakarta yang memang belum memiliki rumah.
Padahal di tengah pandemi seperti saat ini banyak dari aktivitas dilaksanakan dari rumah. Hal ini juga yang menyadarkan masyarakat untuk menyisihkan penghasilannya agar dapat membeli rumah.
Amran melalui DPD REI mengajukan sejumlah usulan untuk memuluskan program DP Nol Rupiah Solusi Rumah Warga (Samawa). Usulan itu meliputi pengadaan lahan, status kepemilikan, dan skema pembiayaan.
Selain itu penting juga untuk membenahi regulasi terkait tata ruang dan terakhir Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan kebijakan hunian berimbang dengan cara menghimpun secara kolektif kewajiban pengembang sesuai UU 1/2011 dan 20/2011.
Selanjutnya masih banyak usulan-usulan lain terkait dengan program DP Nol Rupiah Samawa ini. Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyebut seluruh aspirasi itu dapat dipakai untuk memudahkan program yang harus tuntas tahun 2022 ini.
Sudah saatnya program pembangunan termasuk rumah DP Nol Rupiah Samawa tidak hanya dari pemerintah saja tetapi melibatkan banyak pihak untuk mewujudkannya.
Banyak pihak
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan kalau program DP Nol Rupiah ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja.
Kolaborasi memang menjadi "senjata" yang paling efektif untuk mewujudkan program penyediaan rumah terjangkau di DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang telah merevisi target DP Nol Rupiah menjadi 10.000 unit namun sebenarnya tak membuat program ini berhenti sampai di situ. Masih ada porsi yang dapat diserahkan kepada pihak swasta/BUMN/BUMD agar program dapat terealisasi.
Regulasi untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah mumpuni baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan pemerintah telah menghadirkan Tapera untuk menyalurkan subsidi baik untuk uang muka maupun cicilan.
Termasuk mengenai spesifikasi bangunan untuk rumah yang mendapat pembiayaan dari subsidi secara nyata sudah tersedia dengan melibatkan pengembang swasta maupun BUMN dalam pelaksanaannya.
Dengan sejumlah perangkat ini sebenarnya tinggal eksekusi di lapangan yang erat kaitannya dengan permintaan pasar. Berapa unit yang dipasok akan sangat bergantung jumlah permintaan di lapangan.
Menurut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sudah ratusan unit yang telah terbangun dalam program DP Nol Rupiah dan masih ada ratusan yang sudah akad kredit per 13 Agustus 2021.
Nuansa Pondok Kelapa 780 unit (akad 678), Perumnas/Bandar Kemayoran 38 unit (sold out), Perumnas/Sentraland Cengkareng 94 unit (akad 89). Terdapat tambahan komitmen baru sebanyak 30 unit, total 124 unit.
Sedangkan yang sedang tahap pembangunan rampung tahun 2022 meliputi Sarana Jaya/ Tower Swasana Pondok Kelapa (400 unit), Sarana Jaya/Nuansa Cilangkap (860 unit), Pasar Jaya/Pasar Senen Blok VI (540 unit) dan Perumnas/Mahata Lenteng Agung (35 unit).
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melibatkan pengembang swasta yang memiliki unit yang sudah siap dan akan dikerjasamakan dengan skema pembayaran DP nol rupiah.
Kiranya dengan sinergi berbagai pihak maka program DP Nol Rupiah ini dapat berjalan mulus ke depan. Bahkan di masa depan program perumahan tidak lagi semata-mata memanfaatkan APBD. Banyak model yang dapat dikerjasamakan dengan swasta dan perbankan.
APBD memang bisa menjadi stimulus awal, namun untuk keberlangsungan program agar tercapai sesuai target perlu melibatkan peran berbagai pihak.
Kehadiran APBD dapat dipergunakan untuk warga yang membutuhkan seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), bedah rumah, atau merehabilitasi rumah warga yang mengalami musibah akibat bencana.
Sedangkan untuk rumah komersial regulasi yang ada dapat digunakan untuk mendorong pelibatan sektor swasta dan perbankan serta lembaga penyedia subsidi.
