Mukomuko, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tahun ini mengalokasikan dana sekitar Rp400 juta dalam APBD untuk pembelian pakaian dinas upacara atau PDU bagi 148 kepala desa dan tiga lurah di daerah itu.
"Pembelian PDU untuk kepala desa dan lurah itu baru pertama kali dilaksanakan di daerah ini melalui proses pengadaan di unit layanan pelelangan (ULP)," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Badi Uzaman, di Mukomuko.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nyonya Rosna Ichwan yang prihatin karena setiap pelantikan kepala desa (Kades) tidak memiliki PDU.
Menurut dia, hampir setiap acara pelantikan kades seperti itu, mereka terpaksa meminjam PDU terlebih dahulu yang ukurannya tidak sesuai dengan badannya.
"Kita lihat sendiri setiap bupati melantik kades tidak pernah PDU yang digunakan seragam, meskipun masih menggunkan PDU warna putih," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, setiap acara resmi dan peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah itu, mereka tidak pernah menggunakan atribut yang sama.
Terkait teknis peruntukan baju PDU tersebut, menurut dia, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kepala daerah setempat.
Karena, kata dia, masih belum jelas PDU itu untuk inventaris desa atau diberikan sepenuhnya kepada kepala desa, kalau ukurannya badan kades sekarang otomatis baju itu untuk mereka.
Namun, lanjutnya, jika untuk inventarisasi ukurannya bisa distandarkan, sehingga pergantian kades bisa digunakan oleh pemimpin desa yang baru.
Ia menerangkan, rencananya tidak hanya PDU saja tetapi akan diusulkan akhir tahun ini pakaian dinas harian (PDH) untuk kades.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Pembelian PDU untuk kepala desa dan lurah itu baru pertama kali dilaksanakan di daerah ini melalui proses pengadaan di unit layanan pelelangan (ULP)," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Badi Uzaman, di Mukomuko.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nyonya Rosna Ichwan yang prihatin karena setiap pelantikan kepala desa (Kades) tidak memiliki PDU.
Menurut dia, hampir setiap acara pelantikan kades seperti itu, mereka terpaksa meminjam PDU terlebih dahulu yang ukurannya tidak sesuai dengan badannya.
"Kita lihat sendiri setiap bupati melantik kades tidak pernah PDU yang digunakan seragam, meskipun masih menggunkan PDU warna putih," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, setiap acara resmi dan peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah itu, mereka tidak pernah menggunakan atribut yang sama.
Terkait teknis peruntukan baju PDU tersebut, menurut dia, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kepala daerah setempat.
Karena, kata dia, masih belum jelas PDU itu untuk inventaris desa atau diberikan sepenuhnya kepada kepala desa, kalau ukurannya badan kades sekarang otomatis baju itu untuk mereka.
Namun, lanjutnya, jika untuk inventarisasi ukurannya bisa distandarkan, sehingga pergantian kades bisa digunakan oleh pemimpin desa yang baru.
Ia menerangkan, rencananya tidak hanya PDU saja tetapi akan diusulkan akhir tahun ini pakaian dinas harian (PDH) untuk kades.***3***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014