Pemerintah diminta untuk mengevaluasi penerapan dana pungutan ekspor sawit karena pemanfaatannya dinilai tidak tepat sasaran.
"Sama sekali tidak tepat sasaran dengan kita melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Nailul menuturkan saat ini pemerintah menerapkan penangguhan atau pencabutan sementara pungutan ekspor sawit untuk menggairahkan lagi ekspor sawit dengan harapan bisa mendongkrak lagi harga sawit di tingkat petani.
Namun, sejumlah pihak memandang, pencabutan sementara pungutan ekspor sawit sepertinya tidak akan cukup efektif memperbaiki iklim industri kelapa sawit yang sedang tidak baik-baik saja.
Ia menyebut dibutuhkan evaluasi menyeluruh perihal pemanfaatan dana sawit ini.
"Jangan sampai, saat pungutan sawit kembali diterapkan malah akan ada beban baru bagi pelaku industri sawit baik produsen, pabrik pengolahan hingga petani. Padahal, mereka sendiri tidak merasakan manfaat dari penerapan dana pungutan sawit itu," katanya.
Di sisi lain, pemanfaatan dana sawit untuk pengadaan biodiesel juga dinilai tak sejalan dengan semangat pengembangan industri sawit sebagai tujuan awal diterapkannya dana pungutan ekspor sawit ini.
"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal ada sasaran lainnya seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini sangat timpang sekali," kata Nailul.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah diminta evaluasi penerapan dana pungutan ekspor sawit
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
"Sama sekali tidak tepat sasaran dengan kita melihat dana pengelolaan dari kelapa sawit banyak yang kembali pada produsen pengolah dana sawit sekaligus eksportir kelapa sawit. Bahkan ada perusahaan yang untung dari subsidi biodiesel kelapa sawit," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Nailul menuturkan saat ini pemerintah menerapkan penangguhan atau pencabutan sementara pungutan ekspor sawit untuk menggairahkan lagi ekspor sawit dengan harapan bisa mendongkrak lagi harga sawit di tingkat petani.
Namun, sejumlah pihak memandang, pencabutan sementara pungutan ekspor sawit sepertinya tidak akan cukup efektif memperbaiki iklim industri kelapa sawit yang sedang tidak baik-baik saja.
Ia menyebut dibutuhkan evaluasi menyeluruh perihal pemanfaatan dana sawit ini.
"Jangan sampai, saat pungutan sawit kembali diterapkan malah akan ada beban baru bagi pelaku industri sawit baik produsen, pabrik pengolahan hingga petani. Padahal, mereka sendiri tidak merasakan manfaat dari penerapan dana pungutan sawit itu," katanya.
Di sisi lain, pemanfaatan dana sawit untuk pengadaan biodiesel juga dinilai tak sejalan dengan semangat pengembangan industri sawit sebagai tujuan awal diterapkannya dana pungutan ekspor sawit ini.
"Pemanfaatan saat ini lebih banyak digunakan untuk subsidi program biodiesel. Padahal ada sasaran lainnya seperti peningkatan SDM petani, peremajaan sawit, dan lainnya, yang porsinya sangat kecil sekali. Belum lagi untuk porsi lainnya. Jadi alokasi saat ini sangat timpang sekali," kata Nailul.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah diminta evaluasi penerapan dana pungutan ekspor sawit
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022