Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, berjanji melunasi semua tunggakan listrik PDAM Tirta Selagan sebesar Rp111 juta kepada Perusahaan Listrik Negara di daerah itu.
"Surat perintah pencarian (SPP) dananya telah keluar. Hari ini pelaksana tugas direktur PDAM (perusahaan daerah air minum) sedang mengurus pencairannya di keuangan," kata Kabag Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Sunandi, di Mukomuko, Senin.
PDAM Tirta Selagan, sebulan terakhir, tidak lagi mendistribusikan air bersih kepada sebanyak 6.000 pelanggannya setelah jaringan listrik di perusahaan itu diputus karena menunggak membayar rekening listrik sejak bulan April, Mei, Juni 2014.
Ia mengatakan, pembayaran listrik PDAM yang menunggak selama tiga bulan atau triwulan kedua tahun 2014 tersebut merupakan yang terakhir. Selanjutnya triwulan ketiga, pemerintah setempat tidak lagi membayar listrik PDAM.
Karena, kata dia, terhitung sejak bulan Juli 2014, status perusahaan tersebut dikembalikan dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sistem penyaluran air bersih (SPAM) menjadi PDAM.
Menurut dia, sejak saat itu pemerintah setempat tidak lagi membiayai operasional perusahaan itu. Selanjutnya perusahaan itu harus bersabar menunggu disetujui peraturan daerah (Perda) tentang penyertaan modal.
Karena, kata dia, dengan perda tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan memperoleh dana penyertaan modal untuk operasional dan gaji karyawannya.
"Kalau pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan biaya bagi PDAM. Bisa bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan (BPKP)," ujarnya lagi.
Terkait dengan gaji sebanyak 28 orang karyawan perusahaan itu yang belum dibayar sejak bulan April hingga Juni 2014, menurut dia, termasuk sumber dana pembayaran gaji dari dana penyertaan modal.
"Selama belum adanya perda penyertaan modal itu, pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak membantu perusahaan," katanya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Surat perintah pencarian (SPP) dananya telah keluar. Hari ini pelaksana tugas direktur PDAM (perusahaan daerah air minum) sedang mengurus pencairannya di keuangan," kata Kabag Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Sunandi, di Mukomuko, Senin.
PDAM Tirta Selagan, sebulan terakhir, tidak lagi mendistribusikan air bersih kepada sebanyak 6.000 pelanggannya setelah jaringan listrik di perusahaan itu diputus karena menunggak membayar rekening listrik sejak bulan April, Mei, Juni 2014.
Ia mengatakan, pembayaran listrik PDAM yang menunggak selama tiga bulan atau triwulan kedua tahun 2014 tersebut merupakan yang terakhir. Selanjutnya triwulan ketiga, pemerintah setempat tidak lagi membayar listrik PDAM.
Karena, kata dia, terhitung sejak bulan Juli 2014, status perusahaan tersebut dikembalikan dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sistem penyaluran air bersih (SPAM) menjadi PDAM.
Menurut dia, sejak saat itu pemerintah setempat tidak lagi membiayai operasional perusahaan itu. Selanjutnya perusahaan itu harus bersabar menunggu disetujui peraturan daerah (Perda) tentang penyertaan modal.
Karena, kata dia, dengan perda tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan memperoleh dana penyertaan modal untuk operasional dan gaji karyawannya.
"Kalau pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan biaya bagi PDAM. Bisa bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan (BPKP)," ujarnya lagi.
Terkait dengan gaji sebanyak 28 orang karyawan perusahaan itu yang belum dibayar sejak bulan April hingga Juni 2014, menurut dia, termasuk sumber dana pembayaran gaji dari dana penyertaan modal.
"Selama belum adanya perda penyertaan modal itu, pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak membantu perusahaan," katanya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014