Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu meminta agar kuota guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di daerah itu ditambah.
"Kuota guru PPPK yang diterima Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 141 orang dirasa sangat kurang, mohon kalau bisa ditambah karena jumlah guru honorer disini hampir 1.000 orang," kata Ketua PGRI Rejang Lebong M Amrin saat melakukan audiensi dengan pejabat Pemkab Rejang Lebong di Rejang Lebong, Senin.
Dia menjelaskan, untuk penambahan kuota guru PPPK ini jika masih bisa dilakukan agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong berkoordinasi dengan pihaknya sehingga dapat dicari siapa saja yang memenuhi syaratnya.
Banyaknya guru honorer di daerah itu yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK beberapa waktu lalu, kata dia, karena SK guru honorer yang diterbitkan bupati setempat terputus dan disambung dengan SK dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong sehingga tidak bisa dijadikan syarat seleksi PPPK.
Sementara itu Kepala BKPSDM Rejang Lebong M Andhy Afrianto dalam pertemuan tersebut menjelaskan kuota PPPK guru yang diterima daerah itu dari BKN pusat sebanyak 141 orang. Jumlah kuota ini harus disyukuri karena ada kabupaten lainnya yang tidak mendapatkan kuota PPPK.
Dirinya menganjurkan pihak Dikbud Rejang Lebong membuat telaah staf ke Bupati Rejang Lebong terhadap perpanjangan SK bupati untuk tenaga honorer guru yang menjadi persyaratan seleksi PPPK, di mana pihaknya akan memantaunya.
"Bila ada kendala dengan aplikasi dalam pendaftaran dan pengisian link seleksi PPPK segera koordinasi dengan BKPSDM, dan dapat di foto atau screenshot dikirim ke link web desk panitia BKN," terangnya.
Pelaksanaan seleksi guru PPPK itu sendiri, kata Andhy tidak menggunakan metode computer assisted test (CAT). Kemudian penilaiannya juga dilakukan tim penilai yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru senior.
Sedangkan Asisten III Pemkab Rejang Lebong Sumardi secara singkat kepada 30 orang perwakilan guru honorer, pengurus PGRI dan kepala sekolah ini mengatakan untuk masalah pengajuan perpanjangan SK bupati yang tidak bisa diterbitkan akan segera dicarikan solusinya dan meminta mereka yang belum diangkat menjadi guru PPPK supaya bersabar karena kemungkinan tahun depan akan ada lagi seleksi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
"Kuota guru PPPK yang diterima Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 141 orang dirasa sangat kurang, mohon kalau bisa ditambah karena jumlah guru honorer disini hampir 1.000 orang," kata Ketua PGRI Rejang Lebong M Amrin saat melakukan audiensi dengan pejabat Pemkab Rejang Lebong di Rejang Lebong, Senin.
Dia menjelaskan, untuk penambahan kuota guru PPPK ini jika masih bisa dilakukan agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong berkoordinasi dengan pihaknya sehingga dapat dicari siapa saja yang memenuhi syaratnya.
Banyaknya guru honorer di daerah itu yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK beberapa waktu lalu, kata dia, karena SK guru honorer yang diterbitkan bupati setempat terputus dan disambung dengan SK dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong sehingga tidak bisa dijadikan syarat seleksi PPPK.
Sementara itu Kepala BKPSDM Rejang Lebong M Andhy Afrianto dalam pertemuan tersebut menjelaskan kuota PPPK guru yang diterima daerah itu dari BKN pusat sebanyak 141 orang. Jumlah kuota ini harus disyukuri karena ada kabupaten lainnya yang tidak mendapatkan kuota PPPK.
Dirinya menganjurkan pihak Dikbud Rejang Lebong membuat telaah staf ke Bupati Rejang Lebong terhadap perpanjangan SK bupati untuk tenaga honorer guru yang menjadi persyaratan seleksi PPPK, di mana pihaknya akan memantaunya.
"Bila ada kendala dengan aplikasi dalam pendaftaran dan pengisian link seleksi PPPK segera koordinasi dengan BKPSDM, dan dapat di foto atau screenshot dikirim ke link web desk panitia BKN," terangnya.
Pelaksanaan seleksi guru PPPK itu sendiri, kata Andhy tidak menggunakan metode computer assisted test (CAT). Kemudian penilaiannya juga dilakukan tim penilai yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru senior.
Sedangkan Asisten III Pemkab Rejang Lebong Sumardi secara singkat kepada 30 orang perwakilan guru honorer, pengurus PGRI dan kepala sekolah ini mengatakan untuk masalah pengajuan perpanjangan SK bupati yang tidak bisa diterbitkan akan segera dicarikan solusinya dan meminta mereka yang belum diangkat menjadi guru PPPK supaya bersabar karena kemungkinan tahun depan akan ada lagi seleksi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022