Bengkulu (Antara) - Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu mengatakan konsep "khilafah" (kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia) dari organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dianggap sesat, karena tidak sesuai dengan ketentuan agama.

"Organisasi yang meproklamirkan khilafah tersebut tidak memiliki kekuasaan atas Suriah dan Irak, sementara konsep khilafah sesungguhnya harus di tanah yang independen, bukan negara yang telah memiliki kekuasaan," kata Ketua DPD I Hizbut Tahrir Bengkulu, Septi Widyono, di Bengkulu, Jumat.

Dia mengatakan konsep khilafah yang sesungguhnya merupakan konsep pemikiran yang modern, dan tidak menggunakan kekerasan dalam mewujudkannya.

"Sedangkan ISIS tidak merealisasikan keamanan dan rasa aman di dalam negeri, tidak pula di luar negeri, orang yang dibaiat sebagai khalifah saja tidak muncul secara terbuka, tetapi dia sembunyi, ini menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah," kata dia.

Menurut Septi, organisasi ISIS kebalikan dari konsep khilafah, mereka membawa unsur radikal dalam membangun kepemimpinan, hal tersebut tentu bertentangan dan menimbulkan kekacauan.

"Rasulullah bukan membuat negara Islam, tetapi kepemimpinan Islam, Nabi Muhammad bahkan mengakomodasi seluruh agama dan kepercayaan dalam kepemimpinannya, dan mengajak mereka dalam kepemimpinan bukan dengan radikal, tetapi dengan menjadi teladan umat," katanya.

Dia mengatakan orang yang bersembunyi tidak akan bisa melakukan urusan masyarakat, memimpin, memutuskan perkara diantara orang yang bersengketa.

"Kita juga tidak mengetahui siapa orangnya, sedangkan dalam penentuan pemimpin, harus sehat, berakal, adil dan jelas," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh umat terutama Islam agar lebih mempelajari dan memahami agama, sehingga tidak terpengaruh oleh ajakan organisasi yang mengatasnamakan agama namun sebenarnya jauh dari ajaran yang sesungguhnya.

Sebelumnya, Provinsi Bengkulu, menggelar rapat koordinasi guna mencegah pergerakan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di daerah itu, rapat di fasilitasi Komando Resort Militer (Korem) 041 Garuda Emas di Balai Prajurit Bengkulu pada 19/8.

"Dalam kaitan untuk memelihara stabilitas sosial, politik dan keamanan daerah, pemerintah daerah beserta instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten dan kota berperan penting, oleh karena itu kita saling memperkuat komitmen berbangsa dan bernegara," kata Gubernur Provinsi Bengkulu, Junaidi Hamsyah membuka rapat koordinasi.

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014